JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengumumkan perjanjian kerangka kerja sama baru pada awal tahun depan dengan meluncurkan kemitraan perubahan iklim dengan pendanaan mencapai hingga 50 juta dollar AS.
Demikian siaran pers bersama KLHK dan USAID yang disampaikan pada Jumat (16/12).
Pendanaan ini menindaklanjuti penandatanganan Nota Kesepahaman antara KLHK dan USAID pada tanggal 20 Mei 2022 dalam mendukung tujuan Rencana Operasional Indonesia's Forestry and Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta mengimplementasikan Lembar Fakta Gedung Putih dalam "Memperkuat Kemitraan Strategis AS-Indonesia" yang diumumkan pada pertemuan bilateral G20 antara Presiden Jokowi dan Presiden Biden di Bali.
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar menyatakan menghargai peningkatan jenjang kemitraan bilateral yang sedang berlangsung saat ini guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran iklim dari FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
"Kita dapat menunjukkan bahwa kemitraan kita bukan hanya janji, tetapi direalisasikan ke dalam aksi-aksi iklim," tandas Menteri Siti Nurbaya .
Untuk mendukung tujuan KLHK, USAID akan berkoordinasi erat dengan Pemerintah Indonesia di semua tingkatan, termasuk di tingkat daerah, nasional, dan internasional.
Usulan Kegiatan
Sehubungan dengan acuan persyaratan hukum dan keuangan, KLHK dan USAID akan merinci usulan kegiatan terkait dalam kerangka baru yang akan ditandatangani tahun depan.
"Kami mendukung kepemimpinan KLHK dalam penggunaan lahan berkelanjutan dan melindungi hutan berharga di seluruh Indonesia," kata Direktur USAID Jeff Cohen.
Lebih lanjut Jeff Cohen mengatakan, perjanjian kerangka kerja sama ini akan mempererat kemitraan dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan menjamin masa depan yang sejahtera, tangguh, dan hijau untuk semua.
Kemitraan perubahan iklim yang baru ini akan mencakup dukungan untuk melestarikan orangutan dan spesies karismatik lainnya seperti gajah, harimau, dan badak di Sumatera dan Kalimantan.
Mendukung upaya konservasi yang sedang berlangsung, kemitraan ini akan memperkuat kerja sama dengan KLHK melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan memperkuat kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait agar dapat terus meningkatkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang luar biasa ini, secara adil dan berkelanjutan.
