Wakil pemimpin kelompok Hizbullah pada Senin (6/6) mengatakan pihaknya siap untuk mengambil tindakan "termasuk kekuatan senjata" terhadap operasi gas Israel di perairan yang disengketakan begitu pemerintah Lebanon mengadopsi kebijakan yang lebih jelas, seperti dikutip Reuters.
Komentar Sheikh Naim Qassem muncul sehari setelah sebuah kapal yang dioperasikan oleh Energean yang berbasis di London tiba di lepas pantai untuk mengembangkan ladang gas yang dikenal sebagai Karish.
Israel mengatakan ladang itu adalah bagian dari zona ekonomi eksklusifnya (ZEE), sementara Lebanon mengklaim bahwa itu terletak di dalam wilayahnya.
Presiden dan perdana menteri Lebanon dalam pernyataan keduanya memperingatkan Israel terhadap operasi di Karish, memicu kekhawatiran eskalasi kekerasan atas masalah ini.
Hizbullah, yang memiliki persenjataan yang menurut beberapa ahli menyaingi tentara Lebanon, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan bertindak hanya jika pemerintah Lebanon secara resmi menuduh Israel melanggar hak-hak maritim.
"Ketika Lebanon mengatakanIsrael menyerang perairan dan minyak kami, maka kami siap untuk melakukan bagian kami dalam hal tekanan, pencegahan dan penggunaan cara yang tepat," kata Qassem kepada Reuters.
"Masalah ini membutuhkan keputusan tegas dari negara Lebanon," tambahnya.
Hizbullah juga "mendesak pemerintah untuk bergegas, menetapkan tenggat waktu untuk dirinya sendiri."
Qassem mengatakan kelompok yang didukung Iran akan bertindak "tidak peduli dampaknya" bahkan jika itu menyebabkan konflik yang lebih luas.
Sementara Lebanon sendiri mengatakan pada hari Senin (6/6) akan mengundang seorang mediator Amerika Serikat (AS) ke Beirut untuk melanjutkan negosiasi tidak langsung dengan Israel mengenai perbatasan laut yang disengketakan, yang telah terhenti sejak tahun lalu.
Beirut berharap untuk mencapai kesepakatan yang kemudian dapat membantu membuka cadangan gas yang berharga untuk meringankan krisis keuangan terburuknya.
Pada hari Senin, Qassem mengisyaratkan bahwa rencana baru harus dinegosiasikan sejak pemilihan parlemen Lebanon bulan lalu telah memicu proses pembentukan pemerintah baru.
