JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo memberikan tanggapan terkait tindakan tegas dan terukur yang dilakukan Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terhadap Sunardi, tersangka dugaan tindak pidana terorisme yang diketahui berprofesi sebagai dokter.
Penembakan terhadap Sunardi mendapat sorotan warganet yang menyayangkan keputusan aparat penegakhukum melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan.
"Prinsipnya penegakan hukum adalah upaya terakhir ketika upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh petugas di lapangan," kata Dedi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Dedi menjelaskan, petugas kepolisian dalam hal ini Densus 88 Antiteror dibekali kewenangan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri sesuai situasi di lapangan. "Apabila membahayakan maka dapat dilakukan tindakan untuk melumpuhkan," ujarnya.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu juga menekankan bahwa personel kepolisian bertugas sesuai dengan aturan dan perundangan. Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian.
"Serta secara universal petugas polisi di dunia melakukan hal tersebut," ujarnya. Namun,Dedi juga menegaskan, apabila dalam upaya penegakan hukum terjadi pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian maka pihaknya akan menindak tegas. "Apabila ada pelanggaran yang dilakukan, anggota Propam akan menindak," tegasnya.
