TikTok meluncurkan upaya baru untuk meredakan kekhawatiran para pemimpin Eropa atas keamanan data pengguna.
BRUSSELS - TikTok meluncurkan upaya baru untuk meredakan kekhawatiran para pemimpin Eropa atas keamanan data pengguna pada Rabu (8/3). Negara-negara Barat berencana melarang aplikasi berbagi video itu.
Inisiatif itu muncul ketika pengawas dunia maya pemerintah Ceko mengeluarkan peringatan dan menggambarkan aplikasi itu sebagai ancaman keamanan.
Negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengambil pendekatan yang keras terhadap TikTok yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance.
Mereka khawatir Beijing dapat mengakses data sensitif pengguna dari seluruh dunia.
Pejabat eksekutif TikTok mengatakan, perusahaannya bekerja dengan perusahaan keamanan pihak ketiga Eropa untuk mengawasi dan memeriksa bagaimana menangani data pengguna Eropa, yang akan disimpan di dua pusat data di Dublin dan satu pusat data Norwegia, mulai 2023 dan seterusnya.
Data pengguna Eropa saat ini disimpan di Amerika Serikat dan Singapura.
TikTok bersikeras proyek ini juga akan mengurangi akses karyawannya sendiri ke data pengguna.
Perusahaan itu menolak menyebutkan nama mitra, tetapi tiga pusat itu akan menelan biaya 1,2 miliar euro (US$1,3 miliar) per tahun. Proyek telah dimulai enam bulan lalu, kata Theo Bertram, wakil presiden kebijakan publik TikTok Eropa dalam keterangan pers yang dilakukan secara daring.
TikTok sudah memiliki kesepakatan serupa di AS dengan raksasa Silicon Valley Oracle untuk menyimpan data pengguna AS di negara tersebut.
"Dengan cara yang sama yang telah kami lakukan ... di AS, kami akan membangun lingkungan yang aman di sekitar data tersebut untuk mencegah akses dari luar kawasan," kata Bertram.
