Pejabat yang baru dilantik diminta memaksimalkan kinerjanya masing-masing sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik.
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melarang keras seluruh pejabat, termasuk pejabat yang baru dilantik, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan pungutan liar atau pungli.
"Saya tidak ingin ada pejabat yang bermain-main dengan pungli. Tidak boleh. Para pejabat juga tidak boleh membiarkan pelanggaran lainnya terjadi," kata Djarot usai melantik sejumlah pejabat eselon di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Terlebih, menurut mantan Wali Kota Blitar itu, tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diterima oleh para pejabat saat ini jumlahnya sudah cukup tinggi, sehingga tidak sepantasnya melakukan pungli.
Lebih lanjut, dia mengatakan apabila ada pejabat yangtertangkap tangan melakukan pungli atau bahkan korupsi, maka akan segera dicopot dari jabatannya dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kalau sampai ada pejabat yang tertangkap tangan melakukan korupsi, langsung kami copot dari jabatannya. Kemudian, segera kami usulkan supaya diberhentikan, sehingga tidak lagi berstatus sebagai PNS," ujar Djarot.
Lima Tertib
Djarot juga meminta kepada seluruh pejabat fokus melaksanakan program Lima Tertib. "Saya minta para pejabat fokus melaksanakan program Lima Tertib, yaitu tertib hunian, tertib lalu lintas, tertib pedagang kaki lima (PKL), tertib demonstrasi dan tertib sampah," kata Djarot.
Terutama mengenai tertib hunian, dia berpesan agar seluruh pejabat melakukan pengawasan sekaligus perawatan terhadap lahan-lahan kosong yang tersebar di wilayah Ibu Kota.
"Jangan sampai ada lahan yang kosong, kemudian tiba-tiba ditempati warga, lalu digunakan untuk mendirikan bangunan atau gubuk-gubuk liar. Makanya, lahan-lahan kosong yang ada harus diawasi dan dirawat," ujar Djarot.
Sementara itu, berkaitan dengan tertib PKL, mantan Wali Kota Blitar itu juga meminta agar penertiban terhadap PKL yang berjualan di sembarang tempat terus dilakukan, sehingga tidak menghambat arus lalu lintas. "Jalanan harus bersih, jangan sampai diokupansi oleh PKL. Dengan begitu, jalanan jadi tidak macet. Ini bukan hanya jadi tugas pejabat eselon, tetapi juga sampai ke tingkat camat dan lurah. Nanti kami akan evaluasi lagi kinerja semuanya," tutur Djarot.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pelantikan yang dilakukan pada hari ini semata-mata dilakukan untuk pembangunan Kota Jakarta yang lebih baik, mengingat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru akan dimulai pada Oktober 2017.
Seperti diketahui, pada hari ini Djarot melantik ratusan pejabat eselon yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yakni sebanyak 18 pejabat eselon dua, 50 pejabat eselon tiga, dan 145 pejabat eselon empat.
Selain pejabat eselon, dia melakukan pengukuhan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) serta Badan Pelaksana BAZIS.
Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto, mantan Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun dan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Ika Lestari Aji.pin/nis/P-5
