JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, menyebutkan sudah ada tiga investor dalam negeri dan asing yang siap membangun kawasan perumahan, termasuk hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN Nusantara.

"Dari 59 LOI (Letter of Intent) sudah ada tiga yang kita proses maju dan ini akan diumumkan," kata Bambang saat ditemui di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/1).

Seperti dikutip dari Antara, Bambang menjelaskan ketiga investor tersebut terdiri dari dua perusahaan lokal dan satu asing, yakni PT Summarecon Agung, konsorsium lokal CCFG Corp - PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Ketiga perusahaan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumlah investor akan bertambah, kata dia, mengingat saat ini ada 59 pelaku usaha yang sudah mengajukan LOI untuk menanamkan modal di IKN.

Adapun kemitraan pembangunan di IKN Nusantara menggunakan skema KPBU atau public private partnership.

Menurut Bambang, perumahan termasuk dalam skala prioritas dalam tahapan pembangunan di IKN Nusantara, diikuti dengan penyediaan air minum, instalasi listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan transportasi.

"Berikutnya yang high priority ada sekolah, rumah sakit, lifestyle facilities, olahraga, kemudian taman-taman. Mal untuk pekerja mencari leisure hiburan," kata Bambang.

Sejauh ini, lanjutnya, proyek IKN Nusantara telah menarik nilai investasi mencapai 41 triliun rupiah.

Hunian Pekerja

Secara khusus, Bambang menyebut progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai jadwal atau on track, terutama untuk penyediaan hunian pekerja konstruksi.

"Kemarin saya di lapangan tanggal 1, melihat progres. Saya kira cukup baik. Kita masih on track ya semuanya, terutama untuk hunian pekerja," kata Bambang.

Bambang mengungkapkan penyediaan hunian pekerja tersebut menjadi satu pendekatan baru dalam upaya memanusiakan para pekerja konstruksi. "Biasanya kan kalau kita ada proyek-proyek konstruksi besar tuh mereka pakai bedeng-bedeng segala macam," katanya.

"Ini kita justru membuat satu pendekatan baru, di mana huniannya kita siapkan, kemudian juga fasilitas klinik kita siapkan di situ supaya nanti mereka bisa bekerja maksimal," ujar Bambang menambahkan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto, mengatakan pihaknya telah mencapai progres 71,06 persen untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN.

Menurut Iwan, sebanyak 16 dari 22 hunian yang dibangun telah memasuki proses penyelesaian kelistrikan dan pemasangan dinding serta toilet bagi pekerja. Pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN dimulai sejak 29 Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada pengujung bulan ini.

Hunian pekerja konstruksi IKN dikerjakan oleh KSO PT Wijaya Karya Gedung dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak 567 miliar rupiah. Rencananya di kompleks hunian pekerja konstruksi IKN disediakan berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, seperti masjid, ruang serbaguna, klinik, dan kantor perwakilan pengelola.

Baca Juga: