Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia "belum" memutuskan apakah dirinya akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi, setelah pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media lokal pada pekan lalu bahwa Biden merencanakan perjalanan ke Arab Saudi, bersama dengan perjalanan ke Eropa dan Israel pada akhir Juni, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Kunjungan itu akan menandakan keberangkatan yang paling berbeda hingga saat ini dari janji pemerintahan Biden untuk "mengkalibrasi ulang" hubungan dengan sekutu lama Arab Saudi atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Sebelumnya, Biden menyebut Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sebagai "paria" yang berarti golongan paling rendah atau hina. Julukan itu merujuk pada laporan intelijen AS yang menyebut keterlibatan putra mahkota atas pembunuhan warga AS Jamal Khashoggi di Turki pada 2018.
Setiap kunjungan potensial ke Arab Saudi kemungkinan akan ditujukan untuk memperkuat hubungan dengan negara itu pada saat Biden berusaha menemukan cara untuk menurunkan harga bensin di AS.
Al Jazeera menuturkan ada kekhawatiran bahwa harga tinggi di pompa bensin dapat merugikan Partai Demokrat Biden dalam pemilihan paruh waktu mendatang, di mana ia akan berjuang untuk mempertahankan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat AS.
Pada sisi lain, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa AS tidak akan mengabaikan perilaku yang terjadi sebelum kepresidenan Biden, tetapi "penting juga untuk mengarahkan kembali - tetapi tidak merusak - hubungan dengan Arab Saudi", mencatat peran negara itu sebagai mitra strategis AS selama delapan dekade.
Menurut Al Jazeera, sekitar tiga belas kelompok hak asasi manusia mengirim surat bersama kepada Biden, mengatakan pertemuan antara presiden AS dan putra mahkota Saudi berisiko mendorong pelanggaran baru dan semakin memperkuat impunitas di kerajaan.
Mereka mengatakan Biden harus memastikan bahwa otoritas Saudi membuat komitmen nyata tentang hak asasi manusia sebelum kunjungan presiden AS.
"Presiden Biden harus mengakui bahwa setiap pertemuan dengan pejabat asing memberikan mereka kredibilitas instan di panggung global, baik disengaja atau tidak," kata Lama Fakih, direktur Timur Tengah di Human Rights Watch, seperti dikutip dari Al Jazeera.
"Bertemu dengan Mohammed bin Salman tanpa komitmen hak asasi manusia akan membenarkan para pemimpin Saudi yang percaya tidak ada konsekuensi untuk pelanggaran hak yang mengerikan," tambahnya.
