BANGKOK - Pajak garam yang rencananya mulai berlaku di Thailand tahun ini tetapi ditangguhkan, rencananya akan diterapkan tahun depan dengan memberikan kesempatan waktu satu atau dua tahun bagi industri untuk beradaptasi. Hal ini diungkapkan oleh presiden Masyarakat Nefrologi Thailand, Dr Surasak Kantachuvesiri, yang juga memimpin kampanye Jaringan Rendah Garam Thailand. Saat ini tercatat warga Thailand mengkonsumsi rata-rata 3.636 miligram natrium (sekitar 1,5 sendok teh garam) setiap hari. Angka itu hampir dua kali lipat dari 2.000 miligram yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Sudah menjadi budaya kita untuk mengkonsumsi makanan asin, daging fermentasi, dan saus ikan," kata Dr Surasak. Akibat tingginya konsumsi garam, sekitar 10 persen dari total populasi di Thailand yang jumlahnya lebih dari tujuh juta orang, menderita gagal ginjal kronis yang kemungkinan diakibatkan oleh asupan natrium yang tinggi. Penyakit lain yang terkait dengan asupan garam yang berlebihan termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes, yang juga umum diderita warga di negara kerajaan ini. Tujuan pemerintah Thailand untuk menerapkan pajak garam ini adalah untuk memangkas asupan natrium harian sebesar 20 persen dalam waktu 10 tahun sekaligus untuk mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Sejumlah negara di dunia, seperti Hungaria, Portugal dan Fiji, telah menerapkan pajak pada makanan olahan atau kemasan dengan kandungan garam tinggi, sementara yang lain telah mengadopsi strategi pengurangan natrium, seperti kewajiban pelabelan nutrisi, pendidikan konsumen dan peraturan industri untuk mendorong reformulasi produk. Kebiasaan makan orang Thailand akan menjadi kendala lain untuk mengurangi konsumsi garam. Berdasarkan survei menunjukkan bahwa sepertiga orang Thailand gemar makan di luar dalam tiga kali makan sehari, sementara tiga perempat makan siang di luar rumah. Dr Surasak mengatakan bahwa makanan jalanan menyumbang hampir setengah dari asupan natrium harian di antara orang Thailand. ST/I-1