Thailand membela digelarnya pertemuan dengan junta di Myanmar dengan mengatakan bahwa pertemuan itu perlu karena Thailand berbagi perbatasan darat dan laut dengan Myanmar.
BANGKOK - Thailand pada Senin (19/6) membela diri saat negaranya menjadi tuan rumah perundingan dengan junta Myanmar yang telah memecah blok regional untuk memimpin upaya diplomatik bagi mengakhiri kekacauan yang melanda negara itu sejak militer merebut kekuasaan.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, dengan lebih dari 3.600 warga sipil tewas dalam tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat, menurut sebuah kelompok pemantau.
Para jenderal junta telah dilarang untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), di mana Myanmar menjadi salah satu anggotanya.
Namun pemerintah sementara Thailand, yang didominasi oleh partai-partai terkait militer, pekan lalu mengundang menteri luar negeri junta, Than Shwe, ke pertemuan informal selama dua hari.
Pada pertemuan informal itu, Kamboja mengirim seorang pejabat junior kementerian luar negeri, sementara Tiongkok yang telah lama menjadi pendukung utama militer Myanmar, mengirim utusan khususnya untuk urusan Asia, Deng Xijun.
Langkah Thailand tersebut telah memecah belah Asean dan menuai kritik karena merusak upaya blok tersebut untuk mengatasi krisis. Namun, Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-Ocha, mengatakan pembicaraan itu diperlukan.
"(Negara) Kami menderita lebih dari negara yang lain, karena kami berbagi lebih dari 3.000 kilometer perbatasan darat dan laut dengan Myanmar," kata PM Prayut kepada wartawan. "Itulah mengapa pembicaraan itu perlu. Ini bukan tentang memihak. Kita perlu bicara, kalau tidak orang akan terpengaruh. Hari ini hanya pertemuan dan kita tidak menyetujui apa pun," imbuh dia.
Indonesia dan Malaysia, dua negara di antara para pengkritik junta yang paling keras di Asean, mengecam pertemuan itu, sementara Singapura memperingatkan terlalu dini untuk melibatkan junta pada tingkat pertemuan setinggi itu.
Sementara itu, Parlemen Asean untuk Hak Asasi Manusia menyebut pembicaraan di Thailand tersebut merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan penghinaan terhadap persatuan Asean.
Pukulan Terbaru
Perpecahan ini merupakan pukulan terbaru bagi upaya Asean yang sudah goyah untuk meredakan krisis, setelah sebelumnya tidak ada kemajuan yang dibuat untuk mengimplementasikan rencana perdamaian lima poin yang disepakati dua tahun lalu dan KTT Asean terakhir pada Mei lalu, berakhir tanpa kemajuan yang signifikan mengenai masalah tersebut.
Sementara itu pertempuran antara tentara dan kelompok pemberontak di Myanmar telah secara berkala membuat ribuan orang melarikan diri melintasi perbatasan ke Thailand.
Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai, mengatakan negaranya lebih menderita akibat krisis daripada negara-negara lain di kawasan itu.
"Thailand adalah satu-satunya negara yang ingin mencari solusi," kata Menlu Don kepada wartawan. "Tidak ada anggota Asean lainnya yang peduli seperti kita. Negara-negara Asean lainnya "seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah melakukan sesuatu untuk membantu mendukung tujuan utama mereka," imbuh dia.AFP/I-1
