Texas menggugat TikTok pada Kamis (3/10) dengan tuduhan platform media sosial ini melanggar privasi anak-anak dan hukum negara bagian dengan membagikan informasi identitas pribadi anak-anak tanpa persetujuan dari orang tua atau wali mereka.
Gugatan yang diajukan oleh Jaksa Agung Texas Ken Paxton meminta perintah pengadilan dan hukuman perdata hingga 10.000 dolar AS untuk setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Pengamanan Anak-anak Online melalui Pemberdayaan Orang Tua, atau SCOPE Act.
Paxton mengatakan bahwa TikTok, yang induknya adalah ByteDance dari Tiongkok, tidak menyediakan alat untuk membatasi privasi anak-anak dan pengaturan akun, bahkan mengizinkan informasi dibagikan dari akun yang disetel ke "pribadi", dan mengizinkan iklan yang ditargetkan untuk anak-anak.
"TikTok dan perusahaan teknologi besar lainnya harus bertanggung jawab "karena telah mengeksploitasi anak-anak Texas dan gagal memprioritaskan keamanan dan privasi online anak di bawah umur," kata Paxton dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Minggu (6/10).
Jaksa agung mengajukan gugatan tersebut di pengadilan negara bagian Galveston, Texas. TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Sementara itu, TikTok menyangkal tuduhan gugatan hukum di Texas yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan hal yang cukup untuk melindungi privasi anak di bawah umur dan memberikan orang tua kontrol yang memadai atas penggunaan platform oleh anak-anak mereka.
"Kami sangat tidak setuju dengan tuduhan ini," kata juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Newsweek..
"Faktanya, kami menawarkan perlindungan yang kuat untuk remaja dan orang tua, termasuk Family Pairing, yang semuanya tersedia untuk umum. Kami mendukung perlindungan yang kami berikan kepada keluarga," tambah pernyataan tersebut.
Newsweek menghubungi kantor Jaksa Agung Ken Paxton untuk memberikan komentar melalui email.
Paxton berpendapat bahwa sistem "pemasangan keluarga" tidak memadai. Gugatan di Texas mengklaim bahwa TikTok tidak mengamanatkan "metode yang masuk akal secara komersial" bagi orang tua untuk memverifikasi identitas mereka, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, gugatan tersebut mengkritik persyaratan bagi anak di bawah umur untuk menyetujui pemasangan, yang berpotensi menciptakan penghalang bagi pengawasan orang tua.
Paxton lebih lanjut mengklaim bahwa TikTok terlibat dalam "pembagian, pengungkapan, dan penjualan informasi identitas pribadi anak di bawah umur yang diketahui secara tidak sah" kepada berbagai pihak ketiga, termasuk pengiklan dan mesin pencari. Pembagian data ini, menurut gugatan tersebut, terjadi tanpa mendapatkan persetujuan yang tepat dari orang tua yang telah diverifikasi, yang secara langsung bertentangan dengan ketentuan SCOPE Act.
UU SCOPE, yang disahkan pada tahun 2023, sebagian mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024. Undang-undang ini memperkenalkan persyaratan untuk "penyedia layanan digital"-sebuah istilah luas yang mencakup situs web, aplikasi, dan perangkat lunak yang mengumpulkan data pribadi-khususnya yang memungkinkan interaksi sosial dan berbagi konten.
Gugatan Paxton mengklaim bahwa TikTok "mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi identifikasi pribadi tentang anak di bawah umur setiap kali anak di bawah umur berinteraksi dengan TikTok dan menambahkan bahwa data dari pengguna termasuk tanggal lahir, email, nomor telepon, dan pengaturan perangkat, seperti jenis perangkat, preferensi bahasa, dan pengaturan negara, serta data tentang interaksi pengguna dengan TikTok, seperti video yang dilihat, disukai' atau dibagikan, akun yang diikuti, komentar, konten yang dibuat, keterangan video, suara, dan tagar.
Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar platform-platform ini mendapatkan persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi sebelum membagikan, mengungkapkan, atau menjual informasi pribadi anak di bawah umur. Selain itu, undang-undang tersebut mewajibkan platform-platform ini untuk menyediakan alat bagi orang tua untuk mengelola privasi dan pengaturan akun anak-anak mereka, yang menurut Paxton tidak dilakukan oleh TikTok.
"Saya akan terus meminta pertanggungjawaban TikTok dan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya yang telah mengeksploitasi anak-anak Texas dan gagal memprioritaskan keamanan dan privasi online anak di bawah umur," ujar Jaksa Agung Ken Paxton.
"Hukum Texas mewajibkan perusahaan media sosial untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak secara online dan mengharuskan mereka untuk menyediakan alat bagi orang tua untuk melakukan hal yang sama. TikTok dan perusahaan media sosial lainnya tidak dapat mengabaikan kewajiban mereka di bawah hukum Texas," tambahnya.
Gugatan Paxton diajukan setelah adanya gugatan hukum terpisah terhadap UU SCOPE. Pada bulan Agustus, hanya beberapa hari sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, Hakim Distrik AS Robert Pitman mengeluarkan pemblokiran parsial pada menit-menit terakhir, yang mencegah pemberlakuan persyaratan "pemantauan dan penyaringan" SCOPE yang terkait dengan penyaringan konten berbahaya dari feed anak di bawah umur.
Hakim mengutip kekhawatiran atas potensi pelanggaran hak kebebasan berbicara secara online, terutama mengingat bahasa yang luas yang digunakan dalam mendefinisikan konten berbahaya, termasuk istilah-istilah seperti "mempromosikan," "mengagungkan," dan "perawatan." Meskipun demikian, aspek-aspek lain dari Undang-Undang SCOPE, seperti yang berkaitan dengan berbagi data dan alat kontrol orang tua, tetap berlaku.
