Pemerintah Tiongkok menyebut Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menjadi biang keladi lantaran menyulut ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian.
Dilansir dari Reuters, Zhao Lijian mendesak AS untuk menanggapi kekhawatiran pemerintah Xi Jinping tersebut. Ia juga menekankan AS untuk tidak mengganggu hak dan kepentingan Tiongkok dalam menangani masalah di Ukraina serta hubungannya dengan Rusia.
"Tiongkok akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk secara tegas membela hak-hak perusahaan dan individu Tiongkok," kata Zhao dikutip dari Channel News Asia, Kamis (10/3).
Sebelumnya, Tiongkok memiliki posisi yang rumit lantaran menolak menyebut serangan Rusia ke Ukraina sebagai invasi di tengah sejumlah negara memberikan Moskow sanksi. Tiongkok juga tidak banyak membuka suara dan sempat mengimbau seluruh pihak agar mengambil jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kini, Palang Merah Tiongkok akan mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai 5 juta yuan untuk Ukraina secepeatnya. Adapun bantuan tersebut berupa barang-barang yang diperlukan sehari-hari.
Sebagai informasi, Rusia mulai melancarkan serangan sejak 24 Februari lalu. Tercatat, 1,5 juta warga di Ukraina mengungsi akibat insiden tersebut.
Presiden Rusia Vladimir Putin membeberkan salah satu syarat untuk menghentikan serangan ke Ukraina yakni dengan tidak bergabung dengan NATO. Selain itu, Putin juga meminta Ukraina menjadi negara yang netral.
