Anggaran program penanganan banjir Pemerintah Provinsi DKI untuk pembuatan sumur resapan vertikal pada 2022 dicoret Anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Nova Paloh, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI mempunyai usulan anggaran pembangunan sumur resapan sebesar Rp 330 miliar kepada DPRD pada KUA-PPAS 2022, namun alokasi tersebut dihapus saat pembahasan Rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Rabu (24/11) lalu.
"Di nol kan (anggaran sumur resapan) dari forum Banggar kemarin. Jadinya tidak ada kegiatan lagi untuk sumur resapan," ujar Nova saat dihubungi di Jakarta, Rabu yang dilansir dari Antara.
Nova menuturkan anggaran tersebut dipangkas lebih dari separuh sehingga tersisa Rp120 miliar sebelum dibawa ke Rapat Banggar saat pembahasan di Komisi D DPRD DKI.
"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp120 miliar. kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinol kan," sebutnya.
Alasan pencoretan sumur resapan itu, Nova menjelaskan bahwa program drainase vertikal tak akan lagi dilaksanakan pada 2022.
Nova selanjutnya, ada sejumlah alasan anggota Banggar memutuskan menghapus seluruh anggaran sumur resapan.
Satu diantaranya, karena fungsi dari sumur resapan dinilai belum signifikan mengatasi banjir di ibu kota.
"Mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu," ucapnya.
Respon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Perlu diketahui, kritik soal kurang efektifnya sumur resapan beberapa kali dilontarkan anggota DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim program sumur resapan cukup efektif untuk menangani banjir di Ibu Kota. Menurutnya, sumur resapan dibuat pihaknya di tempat-tempat yang sering terjadi genangan ketika hujan melanda.
"Ya kan sudah dilihat, rasakan dua tahun ini, efektivitas sumur resapan kan cukup baik, kemudian juga dibuat kolam olakan, selain program gerebek lumpur, program pembuatan situ, embung, waduk, polder, kemudian tanggul program lainnya normalisasi, naturalisasi semua kan dibuat," kata Riza beberapa waktu lalu.
