Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar 14 Februari dan Pemilihan Kepadla Daerah (Pilkada) dilaksanakan November 2024 mendatang. Ini sekaligus menjawab spekulasi yang beredar terkait penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, serta jabatan tiga periode.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," kata Jokowi saat memimin rapat persiapan Pemilu dan Persiapan Pilkada serentak 2024, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/4).

"Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," lanjutnya.

Jokowi menjelaskan, terkait tahapan Pemilu akan dimulai bulan Juni mendatang. Menurutnya, ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Dan, dijelaskan sekalian bawa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ucapnya.

Ia menyebut bahwa memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghanat. Ia juga meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan.

"Menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," ujar Jokowi.

Sebagai informasi, rapat terbatas tersebut dihadiri oleh antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Baca Juga: