Perdana Menteri Justin Trudeau mengungkapkan, Kanada akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Adapun sanksi tersebut terkait referendum "palsu" di empat wilayah pendudukan di Ukraina.

Trudeau mengatakan, Kanada tidak akan pernah mengakui hasil referendum atau upaya aneksasi ilegal Rusia atas wilayah Ukraina.

"Kami berniat menjatuhkan sanksi baru terhadap individu dan lembaga yang terseret dalam upaya terbaru untuk merusak prinsip-prinsip kedaulatan negara dan berbagi tanggung jawab atas pertumpahan darah yang tak logis dan yang kini sedang berlangsung di seluruh Ukraina," kata Trudeau dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Rabu (28/9).

Pejabat Rusia di empat wilayah pendudukan di Ukraina melaporkan bahwa mayoritas suara pada Selasa mendukung menjadi bagian dari Rusia setelah lima hari pemungutan suara.

Trudeau juga menambahkan, Kanada sedang terlibat dengan mitra dan sekutu internasional untuk bersama-sama menolak "pemungutan suara tidak sah tersebut".

Sebelumnya, Dua negara sekutu Rusia memutuskan untuk menolak hasil referendum yang dilakukan Moskow di wilayah Ukraina bagian timur. Adapun dua negara tersebut yakni Serbia dan Kazakhstan.

Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic mengatakan, negaranya tidak akan mengakui hasil referendum tersebut. Ini lantaran komitmen Serbia terhadap piagam PBB dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Serbia tidak dapat menerima hasil ini. Melakukan hal itu akan sepenuhnya berbanding terbalik dengan kepentingan nasional dan negara kita, dan kami menghargai pelestarian kedaulatan dan integritas teritorial dan perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat," katanya, dikutip dari RFEFL, Selasa (27/9).

Di sisi yang sama, Kazakhstan juga menolak untuk mengakui hasil referendum di wilayah Ukraina bagian timur.

"Berkaitan dengan penyelenggaraan referendum, Kazakhstan meresponsnya dengan prinsip integritas teritorial negara, kesetaraan kedaulatan dan hidup berdampingan secara damai," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kazakhstan, Aibek Smadiyarov, dikutip dari Reuters.

Sebagai infromasi, Kremlin menggelar referenum di empat wilayah Ukraina sejak Jumat (23/9) hingga Selasa (27/9). Adapun referendum tersebut dianggap barat dapat memicu eskalasi perang.

Baca Juga: