Untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Tanah Air secara cepat maka tata kelola data kemiskinan perlu diperbaiki secara sistematik.
JAKARTA - Perbaikan sistematik aspek tata kelola penanggulangan kemiskinan, termasuk tata kelola data penting dilakukan. Upaya perbaikan tersebut dibutuhkan guna mencapai target penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 menjadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen.
"Kalau melihat tren data, data kemiskinan tahun 2022 adalah sebesar 9,5 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen," kata Kepala Badan Pusat Statisik (BPS), Margo Yuwono, pada acara Peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin (30/1).
Seperti dikutip dari Antara, Margo mengatakan agak sulit untuk mencapai di angka 7 persen maupun 0 persen, tapi semua pihak perlu berupaya melakukan percepatan berupa tata kelola baru agar target persentase kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercapai.
Berdasarkan data kondisi kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten/kota prioritas pemerintah tahun 2022, terjadi penurunan persentase dari 3,61 persen pada Maret 2021 menjadi 2,76 persen pada Maret 2022.
Terdapat perubahan kategori dari miskin ekstrem pada periode Maret 2021 menjadi tidak miskin ekstrem pada Maret 2022 sebesar 2,91 persen. Adapun kategori miskin ekstrem yang tetap menjadi miskin ekstrem 0,7 persen, serta tidak miskin ekstrem menjadi miskin ekstrem sebesar 2,06 persen.
Pemutakhiran Data
Margo menyampaikan kemiskinan itu dinamis sehingga perlu dirancang tata kelola data yang baik melalui pemutakhiran data secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, agar target mengatasi kemiskinan ekstrem pada 2024 dan sasarannya menjadi jelas.
"Ini perlu dibangun dan menetapkan dengan jelas bahwa siapa yang miskin ekstrem itu, ini harus didefinisikan dengan jelas agar kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah mempunyai target yang sama terhadap sasaran yang ingin kita capai," ujar Margo.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pemerintah terus mengintensifkan tiga strategi kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
"Strategi dimaksud meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan," kata Muhadjir.
Menko PMK menambahkan strategi kebijakan tersebut dilakukan dengan mengedepankan keterpaduan, konvergensi, dan sinergi program, serta kerja sama antarseluruh pemangku kepentingan. "Perlu adanya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa," katanya.
Muhadjir menambahkan strategi kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara tepat sasaran dan difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2024.
Dia menjelaskan pemerintah menargetkan menghapuskan angka kemiskinan ekstrem dari empat persen menjadi nol persen pada 2024.
"Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait," katanya.
Menko menambahkan untuk memastikan ketepatan sasaran, diperlukan penetapan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
