Belakangan ini, tingkat kemacetan di Ibu Kota semakin tidak terkendali. Terlebih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membangun fly over dan underpass di beberapa ruas jalan. Kepadatan lalu lintas di Ibu Kota pun semakin sumpek setiap harinya.
Di sisi lain, moda transportasi umum di Jakarta masih jauh dikatakan ideal. Layanan bus rapid transit (BRT) melalui Transjakarta, tidak bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah kemacetan di Ibu Kota. Padahal, pihaknya telah menggelontorkan triliunan rupiah untuk Transjakarta ini.
Untuk mengetahui lebih lanjut akan hal ini, reporter Koran Jakarta, Peri Irawan mewawancarai Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (7/8). Berikut petikannya:
Sejauh ini, seperti apa evaluasi keberadaan Transjakarta?
Jadi, setelah kita cermati adanya pembangunan fly over dan underpass, kemacetan jadi sangat luar biasa. Hari ini, saya mau meninjau ke salah satu koridor. Karena tadi kita evaluasi, ada 1.200 unit busa beroperasi. Kalau ada 12 koridor, berarti masing-masing koridor bisa dilayani minimal 80 bus Transjakarta. Jadi, kalau satu koridor ada 80 bus, headwaynya seharusnya hanya 2-3 menit. Kalau ini sampai 20 menit.
Kenapa armada Transjakarta datang begitu lama?
Ternyata jalurnya tidak steril, sering terhambat. Ini mau ditegaskan lagi, bahwa jalur busway wajib steril. Tidak bisa jalur busway digunakan oleh kendaraan lain. Ini untuk menyelesaikan persoalan kemacetan. Biarkan saja di jalur biasa bermacet-macet, supaya orang belajar, bahwa jalur busway itu lancar. Sehingga nanti orang berpindah dari kendaraan pribadi ke bus
Upaya apa yang akan dilakukan Pemprov DKI untuk mengalihkan warga ke angkutan umum itu?
Agar orang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, saya perintahkan tadi agar dilakukan evaluasi terhadap tarif parkir. Kalau parkirnya murah, orang masih gunakan kendaraan pribadi. Mahalkan saja tarif parkirnya, supaya orang pindah ke kendaraan umum. Kalau sehari dia parkir 4-5 kali, lumayan tuh bisa 50 ribu rupiah, bisa 100 ribu rupiah sehari dari uang parkir saja. Lebih baik mobil simpan saja di rumah, naik kendaraan umum. Kalau pola ini sudah dipahami, secara terpaksa orang akan beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Bukanya Pemprov DKI Jakarta melarang pegawainya untuk menggunakan kendaraan pribadi?
Iya, setiap hari Jum'at, saat pegawai dilarang pakai kendaraan pribadi, akan kita evaluasi juga. Karena nggak efektif, banyak (PNS) yang di drop gitu. Bila perlu, setiap hari kita naik kendaraan bus. Kita pelopori. Saya rasa itu kenapa tarif parkir harus naik. Selain itu, pajak mobil juga akan kita naikkan. Supaya orang beralih ke angkutan umum.
Berapa persen rencana kenaikan pajak kendaraan ini?
Nah, itu makanya harus merubah perda. Makanya saya bilang segera lakukan kajian, dan bahas dengan DPRD. Karena itu kan tarif, harus dibahas dengan DPRD. Kita sudah hitung, setiap 4 penduduk Jakarta ada satu mobil. Berat loh. Setiap dua penduduk Jakarta, punya satu sepeda motor. Berat juga. Lama-lama dua penduduk Jakarta, punya satu mobil. Nggak bisa gerak kita. Ini sudah sama dengan los angeles. Tapi di sana mereka lebih tertib, pajak mahal, segala macam mahal. Idealnya sih kendaraan pribadi sedikit, yang banyak kendaraan umum. Ada kereta, ada busway.
Kalau kenaikan tarif parkir, direncanakan berapa persen?
Tadi masih ada alot sekitar 10 persen. Kita usahakan mobil dulu. Manfaatkan 10 persen ini, karena kita mau berubah, melakukan revolusi transportasi, masa begini-begini saja. Kita usahakan tahun ini. Seluruhnya. Kalau nggak sekarang, nggak bisa berubah kita. P-5
