Target elektrifikasi sebesar 100 persen kedengarannya disampaikan berulang kali, tetapi akhirnya mundur lagi dari jadwal yang ditentukan.
JAKARTA - Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun depan dari saat ini sebesar 99,37 persen. Saat ini, terdapat beberapa provinsi yang masih perlu perhatian khusus, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, menyatakan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan akses listrik bagi masyarakat yang bermukim di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Karena itu, penyisiran dilakukan terhadap rumah tangga di seluruh desa dan dusun daerah 3T yang tidak mampu membayar biaya pasang baru pada daerah yang telah berlistrik.
"Kami memiliki program bantuan pasang baru listrik melalui anggaran APBN sejumlah 80 ribu sambungan untuk 2022," kata Arifin dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Selasa (5/10).
Menteri Arifin menjelaskan pelayanan tenaga listrik bagi masyarakat pedesaan selama ini dilayani oleh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Suplai listrik desa didorong untuk diganti dengan pembangkit energi baru terbarukan sesuai potensi setempat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih. "Dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan penetrasi energi baru terbarukan yang sumbernya berada jauh dari pusat demand listrik, maka pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan di dalam pulau maupun antarpulau," ujar Arifin.
Pemerintah berkomitmen mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan di dalam pulau maupun antarpulau dalam rangka meningkatkan keandalan listrik dan penetrasi energi baru terbarukan yang sumbernya berada jauh dari pusat demand listrik.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan kajian untuk interkoneksi antarpulau atau disebut Super Great yang menghubungkan pulau besar di Indonesia. "Pada 2024 diharapkan interkoneksi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi," kata Arifin.
Selain itu, interkoneksi Sumatera ke Malaysia sudah dijadwalkan untuk tanggal mulai beroperasi atau commercial operation date (COD) pada 2030. Sedangkan untuk interkoneksi dari Sumatera ke Singapura sedang dilakukan kajian dalam rangka mengekspor energi listrik yang bersih ke negara tersebut.
Segera Beroperasi
Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, mengatakan beberapa pembangkit program 35 gigawatt yang telah direncanakan sejak 2015 akan segera beroperasi. "Hal ini akan berpotensi terjadinya oversupply karena pasokan listrik yang tersedia dalam jumlah besar dengan demand yang rendah," terang Zulkifli.
Lebih lanjut, dia menyampaikan PLN menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi risiko atau dampak kelebihan pasokan listrik tersebut, termasuk peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif, seperti kompor induksi, kendaraan listrik, hingga electrifying agriculture yang menyasar sektor pertanian.
Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait target wajib 100 persen elektrifikasi listrik pada 2022. Mulyanto menyatakan tanpa dukungan Inpres maka target elektrifikasi itu sekadar janji manis atau yang ujungnya tidak dapat direalisasikan.
"Kita sudah dengar target elektrifikasi ini berulang kali. Toh, akhirnya mundur lagi dari target yang ditentukan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, awal pekan ini.
