Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Ahmad Riyadh buka suara terkait desakan mundur terhadap Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule. Ini terkait tragedi kanjuruhan yang menewaskan 133 orang.
"Siapa yang nyuruh? Kalo voter memenuhi syarat sesuai statunya ya dijalankan. Sampai hari ini voter enggak ada yang mengusulkan. Enggak semua masyarakat jadi voter," kata Riyadh usai mendampingi Iwan Bule menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, Kamis (20/10).
Riyadh mengatakan, PSSI telah bertanggung jawab atas tragedi kanjuruhan. Hal tersebut seiring proses hukum yang tengah dijalankan oleh PSSI saat ini.
"Tanggung jawab pasti. Lewat pemeriksaan hari ini. Kegiatan PSSI, task force jalan, keamanan semua jalan. Ada peraturan polisi yang digodok, yang seimbang, yang cocok dilaksanakan di FIFA, PSSI, dan pemerintah. Sinkron berlaku seluruh Indonesia," ucapnya.
Sementara itu, PSSI menolak rekomendari dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk merombak kepengurusan melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut Riyadh, KLB merupakan hak anggota PSSI, yang akan digelar jika anggota meminta dilaksanakannya KLB.
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menolak rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan untuk merombak kepengurusan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
"Kalau anggota minta sesuai statuta ya terlaksana. Kalau di luar ya tidak bisa serta merta. Harus melalui statuta yang ada," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI itu.
Riyadh mengaku tidak masalah terkait adanya rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan suporter di Indonesia untuk mendesak pengurus PSSI mundur.
"Ya tidak ada masalah. Indonesia berapa kali KLB? Sudah empat kali dari 2012, tapi hasilnya kayak begini terus. Kami harus konsentrasi jadi lebih baik, kami hargai masyarakat, kami tidak bisa sendiri. PSSI perlu suporter perlu pengamat," katanya.
Pria yang juga Ketua Asprov PSSI Jatim itu menyatakan tidak perlu disuruh PSSI akan melaksanakan KLB pada tahun 2023.
"PSSI tidak pakai disuruh nanti tahun 2023 ya ganti dan perlu proses tiga bulan sebelumnya mundur," ujar Riyadh.
Sebelumnya, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan telah melaporkan hasil investigasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/10). TGIPF menyatakan, pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab atas insiden kelam yang menewaskan 132 orang tersebut.
"Dalam catatan kami, disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya. Bertanggung jawab itu, pertama berdasar pada aturan-aturan resmi, yang kedua berdasar moral," kata Ketua TGIPF Mahfud MD dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, yang diunggah akun YouTube Sekretariat Kepresidenan, Jumat (14/10).
