» Kereta cepat harusnya dibangun puluhan tahun lalu, tapi dihambat importir mobil.
» Eskalasi biaya terjadi hampir di semua proyek yang dikerjakan di masa pandemi.
JAKARTA - Keputusan pemerintah memilih Tiongkok untuk membangun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah tepat. Selain lebih murah, Tiongkok tidak mensyaratkan penjaminan dari pemerintah sehingga pemerintah tidak akan mengganggu Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sesuatu yang wajar jika sekarang pemerintah memutuskan memberi tambahan penyertaan modal negara kepada konsorisum PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (KAI, Wijaya Karya, Perkebunan Nusantara VIII, dan Jasa Marga) sebagai pemegang saham 60 persen PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Tujuannya supaya pengerjaan KCJB bisa selesai tepat waktu.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menjelaskan, di masa pandemi ini hampir di semua proyek yang sedang dikerjakan terjadi eskalasi biaya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh dunia.
"Cost overrun atau eskalasi biaya itu terjadi hampir di seluruh proyek yang dikerjaan pada masa pandemi ini. Hal ini disebabkan waktu pengerjaan menjadi lebih lama, yang pada akhirnya membuat biaya menjadi membengkak. Dan saya lihat langkah Presiden Joko Widodo meneken Perpres No 93 Tahun 2021 dengan mengizinkan pembiayaan kereta cepat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah terbaik," kata Toto yang dihubungi, Minggu (17/10).
Ia meyakini langkah yang diambil oleh pemerintah memiliki tujuan baik, mengingat pengerjaannya sudah mencapai 70 persen. Dan juga, pemerintah menginginkan agar proyek KCJB tidak molor, apalagi sampai terbengkalai.
Menurut Toto, proyek kereta cepat memberikan manfaat bagi negara karena sebagai pilot project persoalan solvabilitas. Kereta cepat memberikan makna bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan cukup baik dalam mengoperasikan teknologi tingkat tinggi.
"Saya melihat wajar jika pemerintah memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Itu satu-satunya solusi mengatasi persoalan dana yang membengkak. Hal ini kita sadari bersama bahwa KCJB merupakan salah satu proyek strategis nasional yang harus menjadi perhatian kita bersama dan ini dilakukan agar proyek ini tidak mubazir dan selesai tepat waktu pada akhir 2022 mendatang," kata Toto.
Toto juga menyarankan agar proyek ini tidak dihentikan dan harus dijalankan sesuai dengan rencana pemerintah, melalui pembiayaan APBN dan juga ada PMN. Jika proyek ini terhenti, akan memiliki dampak ekonomi bagi negara yaitu akan memperlambat dampak kecepatan pengembalian investasi yang sudah dikeluarkan, belum lagi penalti yang harus dibayarkan karena penghentian pekerjaan infrastruktur transportasi.
Pengamat Ekonomi Energi, Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, mengatakan pembangunan KCJB sangat strategis. Tidak masalah bila pemerintah menyelesaikan persoalan yang ada pada pembangunan KCJB dengan uang negara. Toh, pemiliknya kan BUMN juga. Seandainya pemilik kereta api cepat tersebut swasta, tentunya pihak swastalah yang harus menambah modal
Tidak boleh dong pemerintah membiarkan jika ada masalah. Ini membuktikan pemerintah hadir untuk menuntaskan demi kesejahteraan warganya.
"Ini kan milik negara. Ini proyek strategis yang manfaatnya banyak sekali. Mereka mengkritik itu tujuannya bukan untuk membangun, tetapi hanya karena ingin menjatuhkan, sarat dengan kepentingan politik. Mengapa pembangunan jalan tol menggunakan uang negara kok diam saja. Jangan-jangan mereka punya kepentingan dengan importir mobil di sini," katanya.
Sangat menyedihkan, begitu Indonesia mau melangkah maju, banyak yang mau menjatuhkan. "Hentikanlah. Kasihan bangsa ini, yang membuat bangsa ini tertinggal, ya orang kita sendiri," ujarnya.
Pilihan Negara Maju
Sedangkan Pengamat Sosial Ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan banyak sekali manfaat yang didapat dari kereta cepat, seperti waktu tempuh yang menjadi lebih cepat. Kemudian, kehadiran kereta cepat juga akan menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), mengurangi emisi karbon, dan mengurangi jumlah orang meninggal sia-sia di jalan raya karena kecelakaan.
"Jadi, jangan melihat pembangunan kereta cepat bahwa modal tidak akan balik sampai kapan pun dari penjualan tiket atau penjualan karcis. Itu naif sekali. Tetapi, harus juga dilihat bahwa pembangunan kereta cepat akan menghemat penggunaan BBM. Dalam setahun kereta cepat Jakarta-Bandung dapat menghemat BBM 525,6 juta liter BBM. Apalagi kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya.
Kereta cepat sudah menjadi pilihan di negara-negara maju. Indonesia juga harus bisa memanfaatkan teknologi kereta berkecepatan tinggi tersebut untuk transportasi warganya.
Indonesia harus menjadi negara maju. Kereta cepat harusnya dibangun puluhan tahun lalu, tapi dihambat sama importir mobil. Kereta itu alat transportasi yang efisien dan aman. Itulah tujuan KA cepat. Maka itu, di seluruh dunia, termasuk Singapura, transportasinya mengandalkan kereta api.
Dengan kereta cepat, warga Jakarta yang ada keperluan di Bandung tidak harus menggunakan mobil pribadi, cukup dengan naik kereta cepat. Sesampai di Bandung, tinggal menyewa mobil atau menggunakan taksi.
Pengamat Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan jarak tempuh Jakarta-Bandung akan jauh lebih singkat dengan adanya kereta cepat. Kedua kota ini merupakan dua kota besar yang menyumbang share ke pendapatan nasional cukup besar. Sehingga jika kedua kota berkembang akibat adanya kereta cepat ini, secara tidak langsung dia juga akan ikut memengaruhi kinerja ekonomi nasional.
