TAIPEI - Pemerintah Taiwan menyatakan penentangan tegas terhadap komitmen Tiongkok untuk bersatu kembali dengan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu setelah Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengatakan negaranya akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk reunifikasi.
Dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok yang diadakan 5 tahun sekali, Minggu (16/10), Xi mengatakan bahwa Tiongkok akan menempuh berbagai cara untuk reunifikasi dengan Taiwan, termasuk penggunaan kekuatan.
Menanggapi pidato Xi pada sesi pembukaan kongres yang berlangsung selama sepekan itu, juru bicara kantor pemimpin Taiwan, Xavier Chang, dalam sebuah pernyataan menekankan sikap tanpa kompromi Tsai Ing-wen untuk melindungi kedaulatan, demokrasi, dan kebebasan di Taiwan.
Chang menjelaskan pandangan itu adalah konsensus luas di antara rakyat dan partai-partai politik di Taiwan. Di sisi lain, asalkan ada "rasionalitas, kesetaraan, dan rasa saling menghormati", Taiwan bersedia bekerja sama dengan Beijing untuk menemukan pengaturan yang dapat disepakati bersama untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, ujar Chang.
Namun, pengaturan seperti itu jelas bukan sesuatu yang telah diterapkan di Hong Kong di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem", kata juru bicara pemimpin Taiwan itu.
Dewan Taiwan untuk Urusan Tiongkok Daratan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rakyat Taiwan tidak akan pernah menerima kebijakan (yang diterapkan di Hong Kong) itu dan prinsip Kebijakan Satu Tiongkok yang diterapkan Beijing, di mana kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok diakui sebagai "satu-satunya pemerintah resmi China".
Dewan Taiwan itu juga meminta Partai Komunis Tiongkok untuk melakukan reformasi sistem politiknya dan membangun masyarakat sipil yang bebas dan demokratis. Selain itu, Taiwan mendesak Partai Komunis Tiongkok untuk "mengikuti tatanan internasional dan menangani hubungan lintas selat dengan cara berpikir yang baru".
Kepentingan Tiongkok
Pakar resolusi konflik hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya, Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan prinsipnya memang reunifikasi antara Taiwan dan Tiongkok itu kepentingan nasional Tiongkok. Sejak bergabungnya kembali Hong Kong dan Makau kepentingan nasional Tiongkok untuk reunifikasi dengan Taiwan makin menguat.
"Namun, yang menjadi masalah adalah perbedaan ideologi antara Taiwan dan Tiongkok. Taiwan sudah menerapkan sistem demokrasi, sedangkan Tiongkok tidak. Yang kedua adalah masalah kehadiran AS sebagai aktor dominan di kawasan. "Yang jelas kondisi ini memengaruhi posisi tawar Taiwan untuk menurut dengan Tiongkok," tutur Adhi Cahya kepada Koran Jakarta, Senin (17/10).
Karena keberpihakan AS yang kuat ke Taiwan, katanya, tentu saja opsi untuk reunifikasi dengan Tiongkok akan ditolak. Taiwan adalah proxy terakhir AS di kawasan untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok
