Pendidikan merupakan sektor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan berbagai seri kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Meski begitu, pelaksanaannya terkendala berbagai persoalan. Terbesar adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pembelajaran terlaksana secara jarak jauh, menggunakan metode dalam jaringan. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pembelajaran.
Untuk mengupas rencana-rencana sektor pendidikan tahun 2021, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Berikut petikan wawancaranya.
Bisa Anda sebutkan fokus pendidikan pada tahun 2021 ini?
Pada tahun 2021 ini kami tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan transformasi pendidikan. Tahun ini, transformasi pendidikan tetap akan dilancarkan lewat kebijakan Merdeka Belajar.
Ada kalanya strategi transformasi yang begitu besar dan kerja yang tak kenal henti mungkin disalahartikan sebagai tidak fokusnya upaya transformasi. Namun, jika dipahami lebih dalam, semua yang dikerjakan Kemendikbud menyasar pada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia lewat apa yang kita sebut Merdeka Belajar.
Apa strategi yang digunakan mengingat kebijakan Merdeka Belajar memiliki banyak episode?
Strategi utama peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selama setahun mendatang yaitu, pertama, pembangunan infrastruktur dan teknologi. Lalu, penguatan kebijakan, prosedur, dan pendanaan.
Selanjutnya, penguatan kepemimpinan, masyarakat, dan kebudayaan serta penguatan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Semua kebijakan Kemendikbud berujung pada upaya menghadirkan transformasi yang bermakna dan membawa bangsa ini kepada kemajuan.
Untuk 2021 ini, berapa anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan?
Anggaran pendidikan 2021 sebesar 550 triliun rupiah. Ini merupakan alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 2.750,02 triliun rupiah.
Namun, anggaran yang Kemendikbud kelola hanya sebesar 81,5 triliun ripiah. Sebab, alokasi anggaran pendidikan dari APBN itu juga dibagi ke beberapa kementerian lainnya yang turut mengurus pendidikan.
Bagaimana Kemendikbud mengoptimalkan anggaran yang ada?
Anggaran yang masuk ke Kemendikbud bakal digunakan untuk mengembangkan wilayah. Hal ini agar kesenjangan pendidikan dapat teratasi. Selain itu, kita ingin menjamin pemerataan hingga menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
Ada kabar kalau pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil tidak akan ada. Bagaimana tanggapan Anda?
Saya menegaskan bahwa formasi CPNS Guru ke depan tetap akan ada. Kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Telah terjadi mispersepsi soal tidak adanya formasi CPNS Guru tersebut. Jadi saya koreksi mispresepsi di media, bahwa tidak ada lagi formasi CPNS guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud.
Fokus tahun ini adalah perekrutan guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta guru. Jumlah yang diangkat hanya yang lulus tes melalui jalur PPPK.
Nantinya, guru PPPK yang mempunyai performa kinerja yang baik bakal menjadi pertimbangan penting ketika guru tersebut mendaftar CPNS. Kami terus berupaya memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraan.
n muhamad ma'rup/P-4
