Pemerintah menawarkan sejumlah proyek infrastruktur yang menarik dan menguntungkan kepada investor swasta. Bahkan, pemerintah menjamin prosedur lelang lebih mudah dan transparan.
BADUNG - Pemerintah mengundang investor baik swasta asing maupun nasional untuk ikut membiayai pembangunan infrastruktur yang marak dikembangkan. Harapan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Indonesia Investment Forum 2018 bertajuk A new paradigm in Infrastucture Financing yang merupakan bagian dari pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).
"Kita akan memastikan proyek yang ditawarkan menarik dan menguntungkan sehingga swasta tertarik untuk berinvestasi," kata Sri Mulyani.
Karena itu, dia meminta agar proyek-proyek yang ditawarkan benar-benar sudah melalui kajian yang sudah matang dan menguntungkan investor. Selain menarik, Menkeu juga memastikan prosedur procurement atau lelang proyek lebih mudah dan transparan.
"Untuk inovasi pembiayaan pemerintah juga bakal menawarkan government quarantee" kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam sambutannya mengatakan pembangunan infrastruktur dengan melibatkan pembiayaan swasta bisa memacu pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen.
"Selain itu juga sebagai upaya menurunkan Current Account Deficit dan menambah instrumen investasi bagi investor asing maupun domestik," kata Perry.
BI, kata Perry, akan bekerja sama dengan pemerintah sehingga dari sisi komersialnya terjaga.
Bank sentral sendiri akan memainkan peran melalui mitigasi berbagai risiko baik currency risk, interest risk, dan liquidity risk.
"Dari sisi currency risk management, salah satunya dengan penerbitan DNDF, di sisi interest risk, kita mengeluarkan kebijakan interest swap (INDONIA). Kita akan mengeluarkan Overnight Index Swap (OIS) dan dalam waktu bersamaan sedang mengembangkan Interest Rate Swap," katanya.
Untuk risiko likuiditas, BI dan OJK akan memastikan kondisinya masih mencukupi. Terutama bagaimana menyisiati instrumen jangka panjang bisa menjadi underlying jangka pendek, misalnya melalui pengembangan transaksi repo.
"Ini merupakan salah satu benefit pertemuan tahunan IMF-WB 2018 terhadap perekonomian kita," kata Perry.
Sementara itu, Ketua OJK, Wimboh Santoso, mengatakan sebagai regulator sektor keuangan akan mempercepat perputaran pembiayaan dari kredit berjangka panjang, kemudian asetnya di sekuritisasi, sehingga kredit plafon bank tidak panjang dan bisa ditarik kembali untuk pembiayaan proyek baru.
"Kita akan menciptakan instrumen investasi yang menarik guna memperdalam pasar keuangan, sehingga menarik investor terutama investor jangka menengah panjang dan menengah," kata Wimboh.
bud/E-10