Jakarta - Memasuki tahun politik, banyak bermunculan gerakan-gerakan deklarasi untuk mengusung siapa figur yang pantas dicalonkan sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2019. Pengamat Politik IPR, Ujang Komarudin menilai, proses kepemimpinan harus lah terseleksi dengan baik.
Menurut Ujang apabila benar nama Susi Pudjiastuti dicalonkan sebagai cawapres Jokowi maka tentu itu melanggar ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Karena di situ jelas mencantumkan pendidikan akhir capres/cawapres ialah berijazah SMA atau setara. Namun Susi hanya lulus SMP. Kendati Susi pernah diberikan gelar Doktor Honoris Causa, namun tetap saja menurut Ujang itu tidak berpengaruh.
Oleh karena itu, tidak bisa apabila Susi maju sebagai capres atau cawapres. Apalagi lanjut Ujang, deklarasi yang dilakukan oleh Komunitas Jokowi-Susi (JOSS) tersebut rawan terjadinya politik bagibagi kekuasaan terhadap relawan tersebut apabila si calon berhasil menang. Ujang menilai, fenomena relawan ini muncul di tengahtengah tahun politik ini merupakan bagian dari demokrasi.
Namun persoalannya lanjut Ujang, jangan karena dijamin oleh demokrasi, jangan sampai relawan mengusung calon yang salah. Hendaknya setiap relawan dalam mengusung calon harus dibarengi dengan rasionalitas. "Ya memang demokrasi memberi ruang untuk memunculkan calon pemimpinnya.
Nah cuma persoalannya itu apakah calonnya layak atau tidak, dan sesuai konstitusi atau tidak," ujar Ujang Komarudin, saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/4). Apalagi katanya, dengan munculnya relawan-relawan tersebut semakin menunjukkan bahwa jelang tahun politik semakin banyak ingin mencari panggung.
Misal relawan mencalonkan si A menjadi cawapres B, kemudian B tidak mencalonkan A melainkan menjadikan ia sebagai menteri atau komisaris BUMN, nah di situlah nanti relawan ini akan mendapatkan tempat dari si calon yang pernah dideklarasikannya. "Dalam politik, bukan berbicara yang di depan, tapi berbicara yang di belakang.
Artinya relawan selalu punya motif lain untuk mendapatkan tempat ketika yang dicalonkan itu mendapatkan jabatan," ujarnya. Tak terhitung sudah banyak gerakan yang mengatasnamakan relawan calon tertentu untuk mengusungnya sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2019. Semisal saja Pro Jokowi (Projo) di bentuk 2014 sampai sekarang, yang terdiri dari kader dan simpatisan PDIP, Golkar-Jokowi (Gojo), Posko Jokowi-Cak Imin (Join), Gatot Nurmantyo Relawan, sampai Jokowi-Susi (JOSS).
Koordinator Nasional JOSS, Akbar Setiawan mengatakan, Susi layak menjadi cawapres bagi Jokowi, karena dikenal pintar, sederhana, memiliki karakter kuat hingga rekam jejak yang bersih. Apalagi lanjut Akbar, masyarakat sekarang banyak mengenal Susi atas kebijakannya yang dikenal tegas terhadap pencurian ikan di laut Indonesia. rag/AR-3