JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2023 mencapai Rp152,3 triliun.
"APBN 2023 semester I surplus Rp152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa (4/7).
Menkeu menjelaskan pendapatan negara pada semester I-2023 tercatat sebesar Rp1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2 persen dari total target APBN 2023. Nilai tersebut tumbuh sebesar 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/ yoy).
Kemudian, penerimaan pajak mencapai Rp970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 9,9 persen yoy dan ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy.
"Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik," ujar Sri Mulyani.
Penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp135,4 triliun, terkontraksi sebesar 18,8 persen. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 5,5 persen yoy mencapai Rp302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target.
Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tumbuh 19,4 persen yoy.
Meski mencatatkan kinerja yang baik, namun Bendahara Negara mengatakan pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai.
Selanjutnya, belanja negara tercatat sebesar Rp1.254,7 triliun atau 41,0 persen dari target, tumbuh 0,9 persen yoy. Perolehan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.
Dari nilai tersebut, 55,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan untuk belanja prioritas nasional, seperti persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun belanja transfer ke daerah digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.
Menkeu menambahkan APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
