>>Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan meningkatkan kompetensi pekerja.
>>Manfaat bonus demografi pada 2030 bisa terwujud jika dikelola secara tepat.
JAKARTA - Salah satu prasyarat utama untuk menjadi negara maju dan besar adalah dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas unggul sehingga memiliki daya saing global yang tinggi.
Oleh karena itu, Indonesia harus mendorong investasi SDM guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan menguasai teknologi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi.
Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan Indonesia bisa mencontoh keberhasilan Korea Selatan (Korsel) yang berhasil mencetak SDM berkualitas sehingga mampu menjadi negara maju.
"Dilihat dari sejarahnya, Korsel sebenarnya sama-sama mulai bangkit berbarengan dengan Indonesia pada tahun 1990-an. Tapi, sekarang Korsel bisa lebih hebat karena SDM mereka bagus," kata Manap, di Jakarta, Rabu (11/4).
Saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan meningkatkan kompetensi pekerja. Tenaga kerja yang terampil menjadi syarat Indonesia disebut sukses memanfaatkan bonus demografi pada 2025-2030.
Merujuk riset McKinsey Global Institute, Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030 dengan kebutuhan 113 juta tenaga kerja terampil.
Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2015, Indonesia baru memiliki 56 juta tenaga kerja terampil. Dengan demikian, setiap tahun dibutuhkan 3,7 juta tenaga terampil baru hingga 2030.
Manap mengingatkan Indonesia jangan membanggakan diri dengan jumlah penduduk yang besar, dan akan mendapatkan bonus demografi. Jangan sampai jumlah penduduk yang besar ini hanya menjadi andalan untuk menyumbang produk domestik bruto (PDB) dari sisi konsumsi.
"Ini sama saja tidak menunjukkan nilai sebetulnya. Kita hanya membanggakan jumlah penduduk yang besar, tanpa disertai kualitas. Inilah tantangan pemerintah agar pada 2030 kita bisa menjadi negara besar, tapi disertai dengan kualitas yang baik, bukan hanya jumlah penduduk yang tinggi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan setelah 3,5 tahun ini fokus pada tahapan besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur, pemerintah akan masuk tahapan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang SDM, yang tahun ini disiapkan programnya dan tahun depan betul-betul masuk ke dalam sebuah kegiatan besar.
"Sehingga titik alokasi anggaran APBN 2019 juga betul-betul mengarah ke sana, betul-betul nampak untuk mendukung, menopang peningkatan sumber daya manusia," ujar Jokowi, Senin (9/4).
Kemudian yang berkaitan dengan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan), penelitian, riset, menurut Presiden Jokowi, hampir di semua kementerian ada. Kalau dikumpulkan, anggarannya mencapai 24,9 triliun triliun.
Anggaran tersebut tidak terlihat jika tidak dikumpulkan. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Ibnu Khaldun, Achmad Iskandar, mengingatkan jika Indonesia tidak bisa lari kencang maka potensi bangsa yang luar biasa akan hilang atau hancur.
"Indonesia punya modal kekayaan alam dan pasar yang luar biasa dari lebih dari 250 juta penduduk. Jadi, sumber daya alam sudah keren, market sudah keren, ini kan perpaduan yang hebat," kata Iskandar.
Persoalan Tenaga Kerja
Dia juga sepakat bahwa ketertinggalan Indonesia selama ini bisa jadi disebabkan oleh pendidikan masyarakat Indonesia yang mayoritas masih rendah. Selain itu, pemerintah juga mesti menyelesaikan persoalan tenaga kerja.
"Kenapa Indonesia lebih sering ekspor tenaga kerja yang skill-nya rendah. Menyedihkan jika melihat negara nggak bisa ngasih makan warganya sendiri sehingga harus bekerja di negeri orang. Minimal ada pikiran kreatif.
Bikin 10 juta lapangan kerja kewirausahaan, saya yakin kita bisa kalau ada usaha," tukas Iskandar. Menurut dia, saat ini Indonesia sedang mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) secara signifikan.
Jika dikelola secara tepat, penduduk usia produktif dalam jumlah besar tersebut akan mampu menjadi lokomotif pembangunan.
Fenomena seperti itu sering disebut sebagai bonus demografi. Bonus demografi akan mendatangkan manfaat besar bagi pembangunan di Indonesia karena peningkatan jumlah penduduk usia produktif tersebut akan diikuti dengan penurunan angka kebergantungan. ahm/WP