Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis program intervensi gizi sensitif efektif menurunkan prevalensi "stunting"

YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwoko X optimistis program intervensi gizi sensitif efektif menurunkan prevalensi stunting di provinsi ini sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Saya memiliki optimisme, intervensi gizi sensitif yang telah dilakukan dapat berkontribusi sampai 70 persen untuk keberhasilan perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk penurunan angka stunting," kata Sultan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) TW III di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (26/10).

Sultan menyadari bahwa penurunan stunting mendesak ditindaklanjuti secara kolaboratif baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai RPJMN 2020-2024 mencapai 14 persen.

Untuk mencapai target itu, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota telah mengupayakan penurunan prevalensi stunting sejak 2013.

Sultan menuturkan pada periode 2018 sampai 2022, prevalensi stunting di DIY terus menurun dari 21,46 persen menjadi 16,4 persen.

Untuk mencapai target 14 persen, menurut dia, diperlukan berbagai program dan inovasi serta mendapat masukan dan saran dari semua pihak.

"Bupati/wali kota harus meningkatkan upaya menurunkan stunting melalui penambahan asupan protein hewani untuk ibu hamil maupun balita, dapur balita sehat atau pos gizi, monev dan pendataan yang terintegrasi," kata Sri Sultan.

Sultan melanjutkan, penanganan stunting adalah salah satu prioritas penting dari program reformasi kelurahan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023.

"Penanganan stunting merupakan bagian dari reformasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang dilandaskan pada prinsip inklusi sosial," kata dia.

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyebutkan laju penurunan stunting di DIY sudah sangat baik.

Tavip mengatakan saat ini pihaknya sedang menanti hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) untuk mengetahui bagaimana perkembangan DIY pada 2023.

"Kami yang ada di pemerintah pusat menaruh harapan DIY bisa mensubsidi daerah lain. Karena untuk provinsi-provinsi lain khususnya di Indonesia timur ini kan angkanya (stunting) masih sangat tinggi," ujar dia. Ant/I-1

Baca Juga: