YOGYAKARTA - Ekonom Yogyakarta mendukung kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan HB X, terkait strategi kusir andong dalam pemulihan ekonomi di khususnya di DIY dan nasional secara umum.
Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta, Y. Sri Susilo, kepada wartawan di Yogyakarta pada Senin (7/6) pagi menerangkan bahwa strategi kusir andong dalam pemulihan ekonomi yang dimaksud Sultan HB X adalah strategi tarik ulur tali kekang untuk mengendalikan laju lari kuda.
Metafora tersebut, menurut Susilo, sangat tepat sebab, untuk masalah perekonomian di DIY membuka akses mobilitas kegiatan ekonomi secara bertahap memang menjadi salah satu kunci utama pemulihan. Namun, mobilitas tersebut harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin tinggi.
"Maka strategi kusir andong itu sangat pas, artinya ya tarik ulur supaya kuda yakni ekonomi ini bisa jalan dengan nyaman. Hal itu juga berarti, kebijakan dan program pemulihan ekonomi juga harus mempertimbangkan sungguh-sungguh kepentingan kesehatan (waras) dan ekonomi (wareg)," paparnya.
Selain itu, Susilo menyampaikan kesimpulan diskusi Ketua Dewan Komisioner OtoritasJasaKeuangan(OJK) WimbohSantoso didampingi dengan beberapa Deputi Komisoner melakukan diskusi dengan akademisi, khususnya ekonom yang berdomisili di Yogyakarta akhir pekan lalu.
Menurut Susilo, seluruh peserta diskusi sepakat bahwa pelaku usaha di DIY (khususnya UMKM) disamping membutuhkan dukungan restrukturisasi kredit atau pembiayaan namun juga membutuhkan kucuran modal kerja dengan regulasi yang lebih luwes.
Dengan kondisi usaha saat ini, banyak usaha yang berhenti namun juga ada yang mulai beroperasi karena adanya permintaan dari pasar, namun mereka tetap mengalami kendala pembiayaan. Bagi usaha yang prospektif, misalnya produk ekspor, dukungan pembiayaan harus diberikan dengan kemudahan dan regulasi yang fleksibel.
"Untuk eksportir, untuk industri perhotelan, semua membutuhkan restrukturisasi kredit yang lebih luwis", kata Susilo.
Susilo berharap, ke depan pihanya akan mengundang pelaku usaha dan wartawan untuk mengikuti forum diskusi dengan pejabat yang memiliki wewenang sehingga diskusi bisa diskusi lebih representatif dan komprehensif.
