JAKARTA - Dalam mewujudkan penyelenggaraan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan yang aman, berkeselamatan dan memperhatikan pengawasan operasional, dibutuhkan suatu sinergitas antar Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin, S.I.K saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada Kegiatan Seminar dan Rakornis "Sinergitas Pembangunan Transportasi Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta.
"Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai jembatan yang menyambungkan sistem jaringan jalan raya mempunyai peran yang sangat besar dalam menghubungkan daerah terpencil di Indonesia," ungkap Risyapudin dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9).
Lanjutnya, Ia menuturkan di wilayah Timur Indonesia keberadaan angkutan SDP sangat mendukung dalam distribusi hasil pertanian dan produk retail tersampaikan hingga ke tangan masyarakat. Tentu bersama - sama kita perlu menjaga terlaksananya sistem ini dengan efektif, efisien dan selamat.
Pada kesempatan ini, Ia pun menegaskan bahwa perkembangan pelayanan transportasi SDP mengalami kenaikan yang signifikan.
"Selama satu dekade ini, Direktorat Transportasi SDP sudah melayani 351 lintas penyeberangan yang terdiri dari 83 lintas komersil dan 269 lintas perintis. Kemudian dari segi prasarana terdapat 13 lokasi yang telah dibangun Local Port Service (LPS)," paparnya.
Sebagai informasi, Menteri Perhubungan juga telah menetapkan 24 lokasi kelas alur pelayaran sungai, 44 unit pembangunan pelabuhan penyeberangan dan 47 unit dermaga sungai dan danau. Pemerataan pembangunan dan pelayanan ini mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pesisir.
"Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum yang positif untuk terus melakukan sinergi dalam memajukan transportasi Indonesia khususnya transportasi SDP serta dapat membentuk komunikasi dan komitmen yang baik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," imbuhnya.
Seiring dengan hal tersebut, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Lilik Handoyo dalam laporannya juga mengatakan demi terciptanya kesepahaman dan kolaborasi yang lebih baik pada kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber yang ahli dibidangnya seperti Kepala Baharkam Polri, Komjen Pol Mohammad Fadil Imran serta Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Margarito Kamis.
"Di samping itu, akan ada narasumber lainnya yakni Stafsus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi, Prof. Wihana Kirana Jaya dan Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri, Dra. Imelda," katanya.
Kegiatan seminar dan rakornis ini akan dilakukan selama dua hari hingga 1 Oktober 2024 di mana hari kedua akan diisi dengan sharing session para kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) seluruh Indonesia dan Kepala KSOPP Danau Toba.
"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi upaya dalam mewujudkan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan wilayah yang dilakukan secara terintegrasi serta peningkatan pelayanan dan sinkronisasi kebijakan," pungkasnya.
