JAKARTA - Antisipasi arus balik untuk menangani penyebaran Covid-19 bukan hanya di DKI Jakarta saja tapi beberapa ibu kota provinsi dan kota pusat lain harus mengantisipasinya. Hal ini perlu dilakukan agar kasus Covid-19 tidak melonjak.
"Ini semua sudah kita hitung termasuk ibu kota di setiap provinsi yang nanti juga akan menjadi tujuan arus balik. Ini sudah kita hitung betul, mudah-mudahan nanti perhitungan kita mendekati benar," ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Jakarta, Sabtu (15/5).
Muhadjir mengakui antisipasi mudik maupun arus balik di tengah pandemi Covid-19 bukan hal mudah mengingat mobitas masyarakat yang sulit dipastikan. Namun upaya pemerintah dan pihak keamanan dalam penyekatan dan penindakan ketika berangkat sangat berharga untuk dijadikan dasar kebijakan menyambut arus balik.
"Ini kan bicara tentang orang, mobilitas, susah untuk dipastikan," jelasnya.
Upaya Pemerintah
Muhadjir memprediksi akhir pekan pasca Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah bakal menjadi puncak arus balik masyarakat yang sebelumnya nekat mudik ke kampung halaman. Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi guna menyambut kedatangan para pemudik nekat tersebut.
Dia menambahkan pemerintah juga telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik Lebaran tahun ini. Ia menilai secara umum aturan tersebut telah berjalan cukup bagus.
"Memang kebijakan peniadaan mudik ini tidak berhasil 100 persen tapi bukan berarti gagal sama sekali. Secara umum sudah bagus," imbuhnya.
Berdasarkan data kepolisan pada tahun ini jumlah pemudik berkisar 1 juta orang. Jumlah yang berkurang signifikan dibandingkan tahun lalu itu mestinya menandakan aturan peniadaan mudik berjalan cukup efektif. "Kita betul-betul memanfaatkan data historis penanganan peniadaan mudik tahun lalu," ucapnya.
