JAKARTA - DPR RI mendorong agar subsidi terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahu dan tempe benar-benar terealisasi. DPR akan memperjuangkan bantuan bagi UMKM tahu dan tempe, terutama terkait pengadaan bahan baku produksi.
Saat ini, kebutuhan kedelai sebagai bahan baku tahu tempe masih bersumber dari impor. Karenanya, harga kedelai rentan melonjak akibat faktor global.
"Masalah sangat kompleks, harus berkoordinasi dengan kementerian terkait karena ini masalah ada di pemerintah, di eksekutif," kata Ketua DPR RI Puan Maharani melalui keterangannya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Karenanya, Puan mendorong pemerintah memberikan solusi komprehensif dan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.
Puan menyatakan hal itu saat meninjau sentra produksi tahu dan tempe di Kampung Kalitaman, Salatiga, Jawa Tengah, pekan lalu. Di desa tersebut terdapat banyak pabrik rumahan tahu dan tempe yang produksinya sudah cukup besar.
Sejumlah pelaku UMKM tahu dan tempe di Kampung Kalitaman yang berdialog dengan Puan menyampaikan aspirasi mereka. Permasalahan utama yang dihadapi mereka masih sama seperti sebelum-belumnya, yakni mengenai bahan baku kedelai yang harganya cukup tinggi dan sering sulit didapatkan.
Di Salatiga sendiri, pelaku UMKM mendapat bantuan subsidi untuk bahan baku kedelai. Puan mengatakan subsidi seperti ini seharusnya juga bisa diberikan bagi pelaku UMKM tahu dan tempe lainnya di daerah lain sehingga DPR akan memperjuangkannya kepada pemerintah.
"Di sini subsidi 300 juta rupiah untuk 150 ton, tapi ini dilakukan hanya untuk sementara di Salatiga. Saya juga berharap ini bisa dilakukan di semua daerah di Indonesia yang banyak UMKM Tahu Tempe," ujar mantan Menko PMK itu.
Dia menilai kebergantungan Indonesia terhadap kedelai impor juga menjadi salah satu masalah yang selalu menghantui produsen tahu dan tempe. Karenanya, Puan mendorong pemerintah memberikan solusi komprehensif dan menggenjot produksi kedelai dalam negeri. "Ini juga suatu masalah yang kompleks, dan ini yang harus carikan solusinya adalah eksekutif," tegasnya.
Puan mengatakan pemangku kebijakan harus mendukung kemajuan UMKM. Untuk itu, semua stakeholder terkait diminta bekerja sama memberikan jalan terbaik bagi berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, terutama pengrajin tahu dan tempe.
Tekan Impor
Di Yogyakarta, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa mengatakan kolaborasi lintas stakeholder mestinya dilakukan untuk menekan impor kedelai. Sebab, kebergantungan pada bahan baku impor sangat rentan terdampak gejolak geopolitik.
"Perlu kerja sama dengan berbagai pihak terkait sarana produksi dan produksi kedelai lokal tersebut, di antaranya dengan melibatkan Balitbang pertanian, perguruan tinggi, kelompok kelompok dan koperasi tani, dan pelaku industri," pungkasnya.
