JAKARTA - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram dinilai efektif menjaga penduduk Indonesia berpenghasilan rendah, termasuk nelayan, terhindari dari kemiskinan. Namun, pemerintah akan mengatur pemberian subsidi tersebut agar tepat sasaran.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat menjaga 5,7 juta jiwa penduduk Indonesia tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
"Secara nasional kebijakan subsidi BBM mampu menjaga sekitar 5,7 juta orang atau 2,10 persen penduduk Indonesia untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan sebanyak 198 ribu orang di antaranya berasal dari keluarga nelayan," katanya dalam Diskusi Publik: Subsidi Energi dan Kemiskinan yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (8/3).
Rizal menuturkan jika subsidi BBM ditiadakan, Jawa Timur akan menjadi provinsi yang jumlah kemiskinannya naik paling banyak sekitar 1,1 juta penduduknya atau 1,8 persen akan jatuh ke jurang kemiskinan.
Sementara itu, subsidi elpiji 3 kg secara empiris terbukti mampu menyelamatkan sekitar 6,9 juta rumah tangga untuk tidak jatuh miskin. Kelompok rumah tangga nelayan yang terselamatkan dari ancaman kemiskinan akibat adanya kebijakan subsidi elpiji 3 kg adalah sekitar 264 ribu orang atau tiga persen dari total penduduk yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas nelayan.
Jika subsidi BBM ditiadakan, Rizal mengatakan sekitar empat juta penduduk Jawa akan jatuh miskin dan jumlah paling besar berada di Jawa Timur. Dalam implementasinya, subsidi elpiji 3 kg dan BBM masih banyak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak sehingga perlu kebijakan lebih lanjut terkait efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran subsidi.
Atur Penyaluran
Pada kesempatan sama, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi mengatakan penyaluran subsidi langsung LPG dalam bentuk nontunai kepada penerima manfaat mendukung penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Dia mengatakan subsidi energi termasuk subsidi LPG dan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini sudah dialokasikan relatif tidak tepat sasaran kecuali subsidi listrik sehingga tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
