JAKARTA - Stok blangko KTP elektronik (e-KTP) yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kian menipis. Dari total pengadaan 18 juta keping blangko e-KTP, yang sudah terdistribusi sebanyak 17,6 keping, tinggal 400 ribu.
"Blangko e-KTP di pusat hampir habis. Dari pengadaan 18 juta keping blangko yang dicetak tahun ini, stok blangko yang ada di pusat tinggal 400 ribu keping," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh, di Jakarta, Kamis (8/8).
Zudan mengungkapkan hingga tahun ini belum ada lagi pengadaan blangko e-KTP. Alasannya, tak ada anggaran lagi yang tersedia untuk pengadaan blangko. Semua anggaran telah terpakai. Jadi sekarang yang tersisa adalah stok hasil pengadaan yang lama. Sementara kebutuhan di lapangan begitu besar.
Belum ada uangnya. Anggaran tahun 2019 sudah dibelanjakan semua. Ternyata kebutuhan di lapangan melonjak tinggi melampaui yang direncanakan. Kemendagri sudah belanja sekitar 18 juta keping blangko. Untuk mengatasi stok blangko e-KTP yang kian menipis, kata Zudan, pihaknya telah mengajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar anggaran pengadaan blangko ditambah. Itu satu-satunya solusi.
"Solusinya harus ditambah anggaran oleh Menkeu untuk beli blangko. Sebab yang sudah terdistribusi ke daerah sekitar 16, 6 juta keping. Di pusat sekarang setok sekitar 400 ribu keping," ujar Zudan.
Anggaran Tambahan
Zudan mengakui jika pengadaan blangko e-KTP untuk tahun 2019, jumlahnya memang tak sebanyak tahuntahun sebelumnya. Untuk pengadaan tahun 2017 saja, blangko yang dicetak sebanyak 20 juta keping. Tahun berikutnya, jumlah blangko yang dicetak bertambah menjadi 28 juta keping. Namun untuk tahun 2019, blangko yang dicetak jumlahnya menurun hanya sekitar 18 jutaan keping. Jadi diusulkan anggaran tambahan.
Dalam kesempatan itu Zudan sempat menyinggung soal kebocoran data pribadi. Data pribadi yang bocor hingga kemudian muncul kasus jual beli data kependudukan, datanya bukan berasal dari data kependudukan yang tersimpan di database kependudukan di Kemendagri.
Kebocoran itu sumbernya dari data lain di luar yang disimpan di database Ditjen Dukcapil. Data kependudukan di Ditjen Dukcapil tersimpan aman karena memang dijaga dengan ketat dan berlapis. Zudan berharap, polisi secepatnya menindak para pelaku jual beli data pribadi warga.
Zudan berharap polisi bertindak mengusutnya, berkoordinasi dengan pajak dan Kumham yaitu Ditjen Administrasi dan Hukum Umum karena dengan pendirian perusahaan. Nanti bisa dibuka akta pendirian perusahaan. Karena datanya belum tentu dari Dukcapil. ags/N-3