Posisi CBP saat ini yang hanya tinggal 800 ribu ton amat berbahaya, semestinya 1,5 juta ton karena ke depan akan alami paceklik dari Oktober hingga Februari mendatang.
JAKARTA - Perum Bulog menegaskan sebagai buffer stock, pihaknya menjamin tersedianya beras di masyarakat dengan harga terjangkau, kendatipun harga beras di pasaran sedikit alami kenaikan. Namun, pemerhati pangan mewanti-wanti cadangan beras pemerintah (CBP) sangat tidak aman karena hanya berkisar 800 ribu ton.
"Masyarakat jangan khawatir, Bulog punya stok beras yang cukup untuk program Operasi Pasar yang sudah berjalan lancar sepanjang tahun ini, dan sekarang Operasi Pasar ini makin kami masifkan di seluruh Indonesia," tegas Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, di Jakarta, Senin (3/10).
Dia menegaskan, saat ini Bulog sangat fokus intervensi stabilitas harga beras di masyarakat. Untuk itu, Bulog berupaya maksimal melaksanakan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apa pun, kecuali kepentingan rakyat.
"Kami juga melakukan pemantauan harga secara terus menerus di tengah situasi saat ini dan melibatkan semua stakeholder terkait termasuk Satgas Pangan," tambah pria yang kerap disapa Buwas itu.
Dia menerangkan, Kegiatan Operasi Pasar atau Program KPSH yang dilakukan sepanjang tahun oleh Bulog ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari Tiga Pilar Ketahan Pangan yang ditugaskan kepada Bulog yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas.
Menteri Perdagangan, Zulkfli Hasan, mengakui kenaikan harga beras pada Agustus-September. Salah satunya disebabkan kenaikan harga gabah.
Namun, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya dengan memenuhi permintaan pasar.
"Kita memenuhi pasar, tidak hanya di Pasar Induk Cipinang, tetapi juga seluruh Tanah Air," tandasnya dalam kesempatan yang sama.
Mendag berharap pemerintah daerah (pemda) merespons cepat gejolak harga barang kebutuhan pokok. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepala daerah untuk terus memantau harga barang kebutuhan pokok, seperti beras.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arif Prasetyo, menambahkan kenaikan harga beras tidak bisa dihindari. Penyebabnya di antaranya kenaikan biaya tanam dan kenaikan biaya distribusi.
Untuk itu, pemerintah melalui Bulog akan mendukung pasar dengan menyerap beras sesuai harga yang ditentukan pemerintah.
Arif menyebut stok Bulog hari ini sekitar 800 ribu ton dan pemerintah akan menyerap beras hingga 1,2 juta ton. Jadi, berapa pun yang diminta pasar seperti Cipinang akan dipenuhi.
Bapanas beserta pemangku kepentingan terkait selalu memperhatikan stok beras dan barang penting lainnya karena inflasi dari volatile food ini yang masih bisa kita kendalikan.
Adapun Wakil Menteri Pertanian, Harvick menyampaikan Kementan berkonsentrasi penuh dalam menjaga ketersediaan produksi beras sesuai target. Pada tahun ini, produksi cukup, namun karena ada situasi yang tidak bisa dihindari yang mengganggu distribusi dan penyerapan.
Naikkan HPP
Pakar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengatakan posisi CBP saat ini yang hanya tinggal 800 ribu ton amat berbahaya. "Mestinya 1,5 juta ton, karena ke depan kita akan alami paceklik dari Oktober hingga Februari, yang mana produksi akan jauh lebih rendah dibanding konsumsi, sangat jomblang yang memicu lonjakan harga beras. Itu sudah mulai terasa dan akan terus naik," tandasnya dalam diskusi terkait pangan, akhir pekan lalu.
Dwi meminta pemerintah secepatnya memberikan insentif ke sektor hulu pertanian. Caranya dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Tujuannya agar petani mau menjual hasil produksinya ke Bulog untuk dijadikan sebagai CBP.