Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial, menjadi faktor yang paling diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah.
JAKARTA - Stabilitas ekonomi dan politik menjadi kunci utama pemerintah mengakselerasi pembangunan. Sejumlah proyek strategis dan berbagai program penting lainnya bisa dieksekusi secara cepat karena stabilnya kondisi ekonomi dan politik dalam negeri.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Prabu Revolusi, menegaskan kestabilan politik dan ekonomi selama ini memungkinkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan berbagai program prioritas.
"Hal itu termasuk pembangunan infrastruktur dan transformasi digital yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat," ungkapnya dalam diskusi FMB9 "Satu Dekade Memimpin Indonesia, Lebih dari 70% Publik Puas" yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (4/10).
Menurutnya, keberhasilan dalam menjaga stabilitas ini juga tecermin dalam pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 5 persen, meskipun Indonesia baru saja keluar dari pandemi Covid-19 dan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Prabu mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang memangkas waktu perjalanan hanya menjadi 30 menit dan transformasi digital yang luar biasa di era Jokowi. "Ini semua adalah capaian yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Hal lainnya ialah keputusan Jokowi untuk fokus pada pembangunan di berbagai wilayah pinggiran juga menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan. Dengan konsep membangun dari pinggiran atau dikenal pendekatan Indonesia-sentris ini mengutamakan pembangunan yang merata hingga ke daerah-daerah terpencil, berbeda dengan pola Jawa-sentris yang dominan di masa lalu. "Ini tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur yang lama terabaikan, tetapi juga meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Prabu.
Sebagai contoh, keberadaan jalan tol di wilayah-wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan hingga Papua membuka akses yang lebih luas bagi perdagangan dan mobilitas penduduk. Meskipun kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko terhadap perlambatan ekonomi, tetapi pemerintahan Jokowi dengan strateginya terbukti mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga tetap stabil.
Selain itu, menurut Prabu, transformasi digital juga menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan Jokowi. Percepatan akses internet, yang awalnya hanya 2,4 Mbps pada 10 tahun lalu, kini terakselerasi dengan baik hingga mencapai 25 Mbps pada hari ini.
"Transformasi digital ini memberikan dampak positif langsung terhadap sektor pendidikan, komunikasi, dan ekonomi, sehingga memungkinkan masyarakat di seluruh Indonesia untuk menikmati manfaat digitalisasi secara setara," paparnya.
General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto, mengatakan dengan segala pencapaian yang telah dilakukan demi Indonesia, Jokowi berhasil mewujudkan konsep pembangunan Indonesia-sentris yang nyata. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa publik terus memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerjanya.
Dia menyebut sektor politik-keamanan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi menjadi faktor kunci kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi. Misalnya, politik dan keamanan tingkat kepuasan mencapai 85 persen, sementara kesejahteraan sosial angkanya 82 persen.
Kelas Bawah
Menurutnya, pencapaian di bidang ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial, menjadi faktor yang paling diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah.
"Dalam tiga tahun terakhir, jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja meningkat secara signifikan," tambahnya.
