COLOMBO - Pemerintah Sri Lanka pada Selasa (12/12) mengumumkan bahwa pihaknya telah memberikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terbesar di negara kepulauan itu, kepada perusahaan Australia, United Solar Energy Australia. Fasilitas dengan kapasitas 700 megawatt di distrik Kilinochchi ini akan dibiayai oleh investasi asing langsung sebesar 1,7 miliar dolar AS.
Dikutip dari Times of India, inisiatif energi terbarukan tersebut bertujuan untuk mengatasi krisis listrik yang disebabkan oleh pemadaman listrik tahun lalu, dengan mendiversifikasi jaringan listrik Sri Lanka dan meningkatkan keamanan energinya.
Krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun lalu menyebabkan Sri Lanka mengalami pemadaman listrik hingga 13 jam setiap hari karena pembangkit listrik kehabisan dana untuk membayar impor bahan bakar fosil.
Pemerintah telah mempercepat sejumlah proposal energi terbarukan untuk mendiversifikasi jaringan listrik di pulau tersebut. Menteri Energi, Kanchana Wijesekera, mengatakan, pemerintah telah menyetujui rencana pembelian listrik dari rencana pembangkit listrik berkapasitas 700 megawatt yang akan dibangun tersebut.
"Fasilitas di distrik Kilinochchi utara akan dibiayai oleh investasi asing langsung sebesar $1,7 miliar," tulisnya di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Pembangkit tersebut akan menjadi skema energi terbarukan terbesar di Sri Lanka sejauh ini.
Kolombo pada bulan Februari menyetujui investasi senilai 442 juta dolar AS oleh Adani Group di India yang dilanda skandal untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin berkapasitas 350 megawatt, juga di bagian utara pulau itu.
Krisis ekonomi di Sri Lanka telah menyebabkan kekurangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan pada tahun lalu ketika negara tersebut kehabisan devisa untuk membayar impor.
Presiden Ranil Wickremesinghe, yang menjabat setelah protes publik terhadap krisis yang mendorong tersingkirnya pendahulunya, telah berkomitmen pada rencana penyelamatan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk memulihkan keuangan negara.
