JAKARTA - Pemerintah melalui Kepres 25 Tahun 2022 berencana merevisi Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Ketua Umum Pakta Konsumen, Ari Fatanen, menilai rencana revisi PP 109/2012 itu bukan solusi tepat dalam menangani masalah jumlah perokok anak di Indonesia. Sebab, secara substansi, PP itu sudah mengatur larangan produk tembakau bagi anak berusia 18 tahun ke bawah. Pemerintah kata Ari harus mengutamakan sosialisasi, edukasi, serta penegakan aturan.
"Saya melihat saat ini sosialisasi yang berkaitan dengan pelarangan perokok anak itu tidak dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah," kata Ari dalam dialog bertajuk Upaya Membangun Kesepahaman Bersama Tentang Kebijakan Pertembakauan Indonesia baru-baru ini.
Dia menyarankan agar Pemerintah membentuk gerakan bersama yang melibatkan semua pihak untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak terkait rokok. Menurutnya, semua pihak mulai dari konsumen hingga industri telah memiliki komitmen yang sama untuk tidak memberikan akses produk tembakau kepada anak berusia 18 tahun ke bawah.
"Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif, karena revisi regulasi tidak akan langsung efektif penerapannya," katanya.