SURABAYA - Sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Surabaya kekurangan murid akibat kebijakan pagu tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Sebelumnya, Dispendik Surabaya menambah pagu SMP dari 18.976 menjadi 25.323, untuk menjawab keluhan wali murid atas sistem zonasi dalam PPDB 2019.
"SMP swasta di Surabaya kehilangan 50-70 persen calon siswa. Terbukti, banyak wali murid yang mencabut berkas, banyak yang kekurangan murid," kata Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (2/7).
Untuk itu, dia menuntut Dispendik Surabaya menghentikan penarikan calon siswa dalam kebijakan jalur PPDB pagu tambahan. Kebijakan pagu tambahan tersebut menyalahi kesepakatan yang dibuat antara Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Surabaya, dan DPRD Surabaya, yang menyepakati bahwa hanya ada 32 siswa untuk masing-masing rombel, pada 27 April 2019. Kesepakatan berisi hanya ada 32 pagu per rombel (rombongan belajar) untuk sekolah negeri dan swasta.
"Meskipun ada Bosnas dan Bopda, yang dibutuhkan SMP Swasta saat ini adalah murid, bukan pembiayaan. Karena pendidikan itu ada guru ada murid," pungkas dia. SB/E-3