Sepak bola Indonesia kembali dinodai oleh skandal pengaturan skor. Ini harus segera dikikis ke akar-akarnya dan perlu sanksi berat bagi pelakunya.
Komite Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi berat kepada Dimas Yopi Perwira Nusa atas kasus percobaan suap pada kompetisi Liga 3 yang mempertemukan tim NZR Sumbersari dengan Gresik Putra FC pada 12 November 2021. Itu menjadi kasus terbaru dari skandal pengaturan skor yang kembali menodai kompetisi sepak bola Indonesia.
Dimas Yopi diduga melakukan percobaaan suap dengan cara memberi iming-iming uang sebesar 70 juta rupiah hingga 100 juta rupiah agar tim Gresik Putra mengalah kepada NZR Sumbersari. Tindakan Yopy itu dilakukan untuk keperluan taruhan judi bola daring.
Atas tindakan tersebut, Komdis PSSI Jatim menjatuhkan sanksi denda sebesar 100 juta rupiah kepada Dimas Yopi, selain juga menghukum yang bersangkutan dilarang beraktivitas di sepak bola selama 10 tahun.
Sebelumnya di musim ini, lima mantan pemain Perserang Serang mendapatkan hukuman dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI usai terlibat pengaturan skor pertandingan Liga 2 2021. Manajemen Perserang Serang mengirim bukti ke PSSI yang menyatakan lima pemainnya terlibat skandal pengaturan skor.
Dugaan pengaturan skor itu mulai muncul setelah Perserang kalah 1-4 dari Badak Lampung FC pada laga pekan kelima Grup B Liga 2, Senin (25/10).
Menanggapi masih maraknya praktik-praktik suap tersebut, PSSI melalui ketua umumnya Mochamad Iriawan meminta semua pihak yang mengetahui apa saja terkait praktik pengaturan skor di sepak bola Indonesia untuk melapor, baik itu ke PSSI atau langsung ke pihak kepolisian.
"Kalau ada yang mengetahuinya, informasikan kepada kami. Kalau misalnya tidak percaya kepada PSSI, bisa langsung ke polisi. Pasti nanti akan diungkap," ujar Iriawan.
Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyebut bahwa PSSI tidak bisa setiap hari melakukan pengawasan kepada seluruh pemain, perangkat pertandingan serta ofisial yang ada. Oleh karena itu, Iriawan berharap adanya bantuan dari berbagai pihak agar praktik-praktik kotor sepak bola dapat dibersihkan.
"Kami hanya ingin sepak bola Indonesia ini maju. Kami akan 'menghajar' siapa saja yang terlibat termasuk apabila itu pengurus," sambungnya.
PSSI sendiri sudah melaporkan kasus percobaan suap untuk mengatur hasil pertandingan tersebut kepada pihak kepolisian. Iriawan juga telah meminta agar satuan tugas antimafia bola diaktifkan kembali.
Senada dengan PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berharap masalah pengaturan skor bisa dituntaskan. Dia mengapresiasi langkah PSSI melaporkan dugaan pengaturan skor (match fixing) itu ke pihak kepolisian. "Mudah-mudahan langkah yang dilakukan PSSI segera ada hasilnya," ujar Amali.
Dia juga berharap sepak bola Indonesia yang makin baik dan telah mendapatkan kepercayaan masyarakat pecinta bola di Tanah Air terus terjaga. "Jadi jangan sampai rusak karena ulah satu dua orang," sambungnya.
Sanksi Tegas
Iriawan meyakini pemberian sanksi diharapkan akan menimbulkan efek jera. Dia juga menegaskan bahwa PSSI yang berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA), tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran disiplin seperti pengaturan skor. Terlebih hal itu diatur dalam kode disiplin yang telah diratifikasi menjadi kode disiplin PSSI.
"Hukumannya berat bisa berujung hukuman seumur hidup dilarang berkecimpung di sepak bola," ujarnya.
"Apakah itu akan membuat efek jera, tentunya itu menjadi shock therapy buat pelaku sepak bola yang lain, baik itu pemain, pelatih, official dan semua yang hidup di sepak bola," sambungnya.
