Saya pastikan sistem zonasi sudah tepat. Hanya, ada catatan bahwa sekolah negeri dan swasta nanti digratiskan.
JAKARTA - Demi pemerataan Dinas Pendidikan Jakarta perlu mempertahankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). "Hanya, sistemnya terus diperbaiki. Selain itu, juga terus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik," kata cawagub Jakarta, Suswono dalam debat kedua, Minggu (27/10).
Ddata Dinas Pendidikan Jakarta menyebutkan, dari 267 kelurahan, sebanyak 32 persen di antaranya belum memiliki SMP Negeri. Kemudian, 62,9 persen belum memiliki SMA Negeri. Cawagub nomor urut 1 itu menilai, sistem zonasi sekolah yang telah dilakukan selama ini merupakan cara yang tepat, namun perlu ada peningkatan standar mutu guru.
"Saya pastikan sistem zonasi sudah tepat. Hanya, ada catatan bahwa sekolah negeri dan swasta nanti digratiskan. Selain itu, guru-gurunya akan dilatih agar ada standar mutu yang sama," tandasnya. Menurut mantan Menteri Pertanian itu jika sekolah gratis dan guru-guru memiliki standar yang sama, maka tidak ada lagi pergerakan orang dari satu daerah ke tempat lain untuk masuk ke sekolah di luar zonasi.
Sedangkan cawagub nomor urut 2 Kun Wardana menuturkan, konsep zonasi hanya bisa berjalan dengan baik jika jumlah sekolah merata. Maka, dia akan meningkatkan jumlah SMP dan SMA/SMK di kelurahan yang masih kosong.
Kun juga menekankan perlu adanya peningkatan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik. "Gaji guru honorer harus ditingkatkan dan ditingkatkan menjadi PPPK," jelas Kun. Adapun cawagub nomor urut 3 Rano Karno menyatakan, sistem zonasi sekolah masih diperlukan di Jakarta karena kesiapan infrastruktur sekolah belum merata.
Menurutnya, sistem zonasi tetap dapat dilakukan dengan catatan sekolah negeri dan swasta digratiskan. "Sistem zonasi masih diperlukan sambil menunggu untuk membangun infrastruktur sekolah lain," ujar Rano.
KPU Jakarta mengadakan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam. Tema yang diangkat dalam debat kedua adalah "Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial." Tema ini terbagi atas enam subtema: infrastruktur terintegrasi-pelayanan dasar prima, pendidikan-kesehatan. Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital-UMKM. Lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.
