JAKARTA - Pemerintah perlu mengevaluasi sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka untuk mengurangi potensi penggunaan politik uang atau money politics. Usul ini disampaikan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, di Jakarta, Senin (1/11).
"Dalam banyak riset, ditemukan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki potensi lebih besar meningkatkan penggunaan politik uang dalam pemilu," kata Arya. Dia mengatakan ini saat memberi arahan diskusi dalam seminar "Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan."
Berdasarkan temuan tersebut, Arya mendorong para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah untuk mengkaji kembali seberapa besar kontribusi sistem pemilu proporsional terbuka. Hal ini terkait upaya mengurangi potensi penggunaan politik uang dan berbagai cara lain yang dapat memengaruhi proses pemilu.
Selain mengukur kontribusi sistem pemilu dalam mengurangi potensi penggunaan politik uang, Arya mengatakan bahwa CSIS telah menetapkan beberapa indikator lain yang penting untuk digunakan tim evaluasi. Inikhususnya dalam melihat apakah sistem pemilu proporsional terbuka memiliki dampak baik atau buruk terhadap perpolitikan Indonesia.
Indikator pertama, representasi atau keterwakilan. Faktor ini menjadi penting untuk membuat anggota DPR atau DPRD semakin dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, setiap aspirasi rakyat dapat langsung dieksekusi DPR menjadi sebuah kebijakan.
Selanjutnya, kata dia, kemampuan sistem pemilu dalam meningkatkan kualitas calon terpilih. "Sistem yang baik, hendaknya juga berhasil meningkatkan kualitasi anggota DPR terpilih," ucap dia.
Kemudian, Aryo menambahkan, indikator selanjutnya kemampuan sistem pemilu dalam meningkatkan kelembagaan partai politik.
