Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres pada Selasa (26/4). Dari hasil pertemuan tersebut, Rusia menyetujui keterlibatan PBB dan Komite Internasional untuk Palang Merah (ICRC) dalam proses evakuasi warga sipil dari pabrik baja terbesar di kota Mariupol di selatan Ukraina yakni Azovstal.
"Presiden pada prinsipnya setuju dengan keterlibatan PBB dan Komite Internasional untuk Palang Merah dalam evakuasi warga sipil dari pabrik Azovstal di Mariupol," kata Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, dikutip Rabu (27/4).
"Diskusi lanjutan akan dilakukan dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dan Kementerian Pertahanan Rusia," tambahnya.
Sebelumnya, ribuan warga sipil dikabarkan masih berada di Mariupol dengan bersembunyi di terowongan bawah tanah pabrik. Adapun pasukan Ukraina yang juga berada di dalam komplek pabrik baja tersebut yang memiliki luas 11 km persegi.
Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal menyebut situasi di Mariupol merupakan "bencana kemanusiaan terbesar" abad ini. Ini setelah invasi yang dilancarkan Rusia sejak 24 Februari lalu.
Shmyhal mengatakan, ribuan orang tewas di Mariupol akibat serangan kekerasan dari pasukan Rusia. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Washington, Amerika Serikat (AS) pada Jumat lalu.
"Situasi di Mariupol sangat buruk. Ini adalah bencana kemanusiaan terbesar selama ini dan mungkin selama beberapa abad terakhir, karena ribuan orang telah meninggal di Mariupol," kata Shmyhal dikutip dari New York Post, Senin (25/4).
"Kita akan melihat kekejaman yang mengerikan ketika akan dibebaskan dari Rusia," tambahnya.
Shmyhal menambahkan, pasukan Rusia benar-benar menghancurkan segalanya, termasuk tempat penampungan di mana warga sipil tinggal. Ia juga memperkirakan 100.000 orang masih terjebak di Mariupol sejak dikepung oleh pasukan Rusia pada 1 Maret.
Sementara itu, pejabat setempat mengklaim bahwa lebih dari 20.000 orang di kota itu telah tewas akibat penembakan dan serangan yang terjadi.
