JAKARTA - Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan APBN, diperlukan sinergi antarlembaga untuk bisa melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan dukungan dalam bentuk penjaminan pemerintah kepada BUMN.
Dalam pemberian penjaminan pemerintah, Kemenkeu bersama Kementerian BUMN berkomitmen melakukan pengelolaan risiko fiskal BUMN secara komprehensif serta mengedepankan tata kelola yang baik (good governance).
Komitmen ini diperkuat dengan ditandatanganinya Pakta Manajemen Risiko antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu, Luky Alfirman, dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely.
Luky mengatakan menyampaikan Kemenkeu merespons adanya potensi risiko default dari pemberian jaminan, dengan membangun framework pengelolaan risiko fiskal yang terukur dan pruden.
Pengelolaan risiko dilakukan sejak tahap permohonanpenjaminan oleh BUMN dengan mempertimbangkan batas maksimal penjaminan dan proses asesmen terhadap kemampuan bayar BUMN.
"BUMN pemohon harus menyampaikan risk mitigation plan atas fasilitas pembiayaan yang akan dijamin Pemerintah, serta menyusun komitenkinerja berkelanjutan pada saat penjaminan diterbitkan yang ditandatangani oleh Kemenkeu, Kementerian BUMN, dan BUMN terjamin yang diwakili oleh Komisaris dan Manajemen," katanya dalam workshop yang digelar Kemenkeu bersama Kementerian BUMN dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Selasa (14/6).
Luky juga menjelaskan pengelolaan risiko dilakukan secara berkesinambungan setelah pemberian penjaminan diterbitkan melalui kewajiban monitoring bersama dan pembaharuan risk mitigation plansecara berkelanjutan.
Pihaknya juga akan mengalokasikan kewajiban penjaminan di APBN dalam bentuk dana cadangan penjaminan.
Sementara itu, Nelly, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi kepada BUMN Karya yang telah berkontribusi dalam pembangunan proyek strategis, diantaranya jalan tol Trans Jawa dan jalan tol Trans Sumatra.
Namun, dengan situasi yang volatile saat ini perlu diidentifikasi area yang sangat vulnerable kemudian memperbaikinya, serta menjadi lebih prudent, baik dalam proyeksi maupun representasi laporan keuangan.
Sementara itu, Direktur Utama PT PII, M Wahid Sutopo menyampaikan bahwa dalam upaya menyukseskan program penjaminan BUMN ini, berbagai langkah harus dilakukan secara bersama-sama.
Salah satunya dengan memastikan setiap penjaminan kepada BUMN dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan berjalansesuai dengan rencana, membuat rencana mitigasi dan pengelolaan risiko atas setiap potensi risiko yang muncul, khususnya yang berdampak pada risiko keuangan negara.
