Sakti Wahyu Trenggono bakal membenahi masalah ekspor benih lobster, menekan pencurian ikan, dan persoalan-persoalan terkait keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Saat ini dia tengah menyiapkan terobosan untuk berkontribusi ke negara dan nelayan.
Sakti Wahyu Trenggono baru saja dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Desember lalu. Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini didapuk untuk menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung kasus suap ekspor benih lobster.
Berikut kutipan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, dengan Sakti Wahyu Trenggono terkait persoalan-persoalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama masalah ekspor benih lobster, kasus pencurian ikan serta persoalan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Selamat, karena Anda dipercayakan Presiden menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Apa yang Anda lakukan di awal sebagai Menteri KP?
Usai dilantik di Istana Negara, saya langsung ke Kantor KKP. Saya berpesan agar seluruh pegawai KKP terus bekerja untuk melayani masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Semoga kita dapat bekerja untuk melayani mereka dengan segera. Saya memotivasi mereka untuk tetap semangat.
Soal kebijakan, tentunya tahap awal saya harus belanja masalah dulu, dalam artian mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di sektor kelautan dan perikanan. Yang baik, akan dilanjutkan, yang tidak dihentikan.
KKP menjadi sorotan karena Menteri sebelum Anda dicokok KPK karena kasus suap ekspor benur. Apa komentar Anda?
Sesuai arahan, saya dipercaya untuk memimpin dan bisa me-recover KKP untuk kemajuan bangsa. Saya ingin membawa KKP ini rebound agar bisa berkontribusi bagi negara.
Indonesia memiliki laut yang begitu besar dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Harapannya, kekayaan laut dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam dapat menyejahterakan masyarakat.
Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, saya bisa melakukan satu terobosan untuk KKP dan bisa memberikan kontribusi yang besar. Kita sebagai regulator tugasnya menyiapkan ekosistem, sarana, dan prasarana, serta menjadi pengawas bagi para pemain untuk berusaha.
Saya menyemangati para pegawai KKP untuk terus bangkit bersama. Mari, kita jadikan KKP sebagai kementerian yang luar biasa kinerjanya.
Anda sudah menjadi Menteri KP, tetapi masih menjadi Komisaris Utama (Komut) di PT Agro Industri Nasional (Agrinas). Apa benar?
Saya tegaskan tidak lagi menjabat sebagai Komut di Agrinas pascadilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri KP.
Anda perlu tahu, Agrinas itu perusahaan yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Kementerian Pertahanan. Tentunya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) berikutnya yang akan menjadi Komisaris Utama di sana (PT Agro Industri Nasional). Saya sudah tidak bisa, karena itu (Komut) adalah jabatan ex officio sebagai wamenhan.
Bagaimana cara Anda memperkuat pengawasan aktivitas pencurian ikan?
Intinya, ekosistem pengawasan terintegrasi menjadi salah satu strategi yang akan didorong agar pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Saya pastikan akan memperkuat pengawasan di wilayah rawan illegal fishing.
Ekosistem pengawasan harus terintegrasi mulai dari kapal pengawas, kelembagaan pengawasan, sumber daya manusia, teknologi, serta sarana pendukung lainnya.
Sejauh mana pengawasan terintegrasi itu penting?
Anda perlu ketahui bahwa ekosistem pengawasan yang terintegrasi sebagai pendekatan yang komprehensif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan pemberantasan illegal fishing. Hal tersebut penting agar aparat di lapangan dapat merespons berbagai dinamika dan tantangan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain kapal ikan asing ilegal, pemantauan dan pengawasan terhadap kapal Indonesia juga harus dilaksanakan.
Saya sangat concern dengan isu keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sumber daya kelautan dan perikanan harus benar-benar dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Saya sudah mengecek pusat pengendalian (PUSDAL) KKP untuk menyaksikan secara langsung. Saya mengapresiasi terhadap sistem pemantauan yang sudah dimiliki oleh PUSDAL. Saya pastikan akan terus memperkuat termasuk di antaranya dengan dukungan data radar.
Data pemantauan harus semakin real-time agar operasi di laut memiliki tingkat keberhasilan yang baik.
Saya instruksikan agar pengawasan di wilayah-wilayah yang rawan illegal fishing terus ditingkatkan. Selain untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan di wilayah rawan, khususnya di pulau-pulau terluar, juga memiliki makna penting dari sisi kedaulatan (sovereignty).
Saya akan dukung penguatan kelembagaan pengawasan di lokasi-lokasi rawan seperti Laut Natuna Utara maupun lokasi lainnya. Kita jangan sampai kalah dengan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang ingin merampok kekayaan laut Nusantara.
Bagaimana dengan masalah keberlanjutan lingkungan yang menjadi isu global. Sektor perikanan rentan dengan kasus ini, ada bom ikan dan penangkapan tak ramah lingkungan lainnya. Seperti apa tindakan Anda?
Saya akan terus evaluasi. Saya cinta dengan keberlanjutan lingkungan. Kita manfaatkan juga teknologi nantinya untuk menjaga potensi bahari.
Ekspor benih lobster atau benur ini juga terkait masalah keberlanjutan. Masyarakat sangat menunggu kebijakan Anda di sektor ini karena Menteri sebelumnya ditahan karena kasus ini. Bagaimana langkah Anda terkait ini?
Presiden punya beberapa pesan ke saya, salah satunya terkait soal benur ini. Kita akan evaluasi karena saya cinta keberlanjutan. Sebab, kalau lingkungan itu rusak, generasi berikut tidak akan mendapatkan manfaatnya.
Kita punya banyak wisata bahari. Itu kekayaan kita. Bagaimana cara Anda mendukung sektor pariwisata kelautan ini?
Tentunya saya siap berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang dipimpin oleh Sandiaga Uno. Ini merupakan upaya membangkitkan kembali pariwisata Indonesia, khususnya bidang wisata bahari, yang terpuruk imbas pandemi Covid-19.
Saya senang dengan tagline-nya Pak Menteri Pariwisata, Bangga Wisata Indonesia. Kami punya potensi khususnya sektor wisata bahari.
Dari hasil survei tim KKP di lapangan, sebenarnya banyak spot wisata bahari yang belum tereksplorasi, padahal punya keunikan tersendiri yang berpotensi menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain keunikan dan keindahan di bawah laut, ada juga kawasan pesisir dan hutan mangrove yang memiliki potensi serupa.
Salah satunya ada taman nasional perairan bawah laut Sawu, taman wisata perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, dan seterusnya sampai Laut Banda. Yang menarik ada juga namanya potensi wisata paus. Kemudian juga di Labuan Jambu (Sumbawa), Gorontalo, dan Probolinggo. Ini wisata bawah laut.
Namun, pemanfaatan kawasan laut maupun pesisir sebagai destinasi wisata bahari harus dibarengi dengan regulasi dan pengawasan ketat supaya ekosistem dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
Apa harapan Anda terhadap unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah?
Saya mendorong jajaran di KKP untuk memaksimalkan keberadaan UPT (unit pelaksana teknis) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.
UPT itu core-nya KKP, sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.
KKP memiliki seratusan UPT yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), salah satu sektor yang menjadi fokus saya.
Saya juga meminta jajaran di DJPB untuk membangun UPT baru di 2021 yang fokus pada komoditas tertentu, seperti udang, ikan, dan juga lobster. Namun, pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian sehingga punya nilai ekonomi dan tidak merusak lingkungan.
Pembangunan UPT harus ada peluang ekonomi, dan hitung-hitungannya harus jelas. UPT yang penting value-nya bagi masyarakat dan negara.
Bagaimana siasat Anda memaksimalkan PNBP Perikanan?
Saya sudah meminta jajaran di KKP untuk melakukan kajian formulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru di sektor kelautan dan perikanan. Di bidang perikanan tangkap misalnya, saya ingin mengubah pendekatan PNBP dari izin menjadi pungutan hasil perikanan (PHP).
Jadi, misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya, tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara.
Apa PNBP perikanan tangkap sudah sesuai?
Menurut saya, PNBP dari bidang perikanan tangkap yang hanya 596,92 miliar rupiah selama periode 1 Januari-29 Desember 2020, tidak sebanding dengan estimasi tangkapan ikan yang mencapai 7,7 juta ton. Karenanya, saya meminta jajaran di KKP untuk menghitung ulang potensi PNBP yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan negara.
Saya kepingin benefitnya bukan dari perizinan, tapi PNBP. Produksi 7,7 ton (2020) itu berapa rupiah? Dihitung. Tidak masalah masuk ke pusat atau daerah. Dipecah yang nasional berapa daerah berapa.
Tak hanya itu, saya juga meminta adanya perbaikan dashboard informasi untuk nelayan. Termasuk dibuat aplikasi pusat informasi pelabuhan perikanan yang memuat info seputar ketersediaan baham bakar, harga ikan, serta lokasi pelabuhan pendaratan terdekat bagi nelayan.
Ada potensi laut kita yang belum diambil. Semua pihak harus menyadari yang diambil milik negara. Ini filosofinya.
Apa benar Anda mengusulkan penurunan suku bunga KUR?
Benar, saya mengusulkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun. Saya sudah sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang digelar secara daring pada akhir November lalu.
Usulan kami penurunan suku bunga kredit, kemudian sinergitas program akselerasi KUR bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan, khususnya penerima Bantuan Pemerintah dari KKP.
Usulan lain adalah perluasan akses KUR untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta petambak garam dan kemudahan bagi pelaku yang terdampak Covid-19.
Berapa capaian KUR sektor kelautan dan perikanan tahun lalu?
Capaian KUR sektor kelautan dan perikanan sampai 27 Desember 2020 sebesar 5,19 triliun rupiah dengan 171.662 debitur. Hasil ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 3,37 triliun rupiah dengan 122.349 debitur.
Bagaimana dengan target pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021?
Target pembiayaan usaha Kelautan dan Perikanan melalui kredit program sebesar 5,5 triliun rupiah rupiah pada tahun 2021 dan meningkat secara bertahap menjadi 6,5 triliun rupiah pada tahun 2024.
Banyak pasar ikan yang kumuh, tak terkecuali di DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara. Bagaimana respons Anda?
Beberapa hari usai dilantik, saya blusukan sekaligus menghabiskan akhir pekan pertama sebagai Menteri, dengan berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, yang terletak di pesisir utara Jakarta.
Saya segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya bertekad mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan bersih, higienis, dan sehat.
Apa manfaat bagi nelayan ketika Anda menjadi Menteri KP?
Ini sedang saya pikirkan untuk buat terobosan yang paling bagus, di mana nantinya kebijakan harus bermanfaat besar. Pokoknya kita bikin KKP rebound, dengan tetap memperhatikan kedaulatan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat, serta pendapatan negara.
Riwayat Hidup*
Nama : Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, Jawa Tengah, 3 November 1962
Pendidikan:
- Sarjana Teknik Industri di Institut Teknologi Bandung (1986)
- Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (2006)
Karier:
- Programmer dan System Analyst & Development Federal Motor (1986-1992)
- Management Information System, Business Development, Supply Chain Management Astra Group (1995-1997)
- Direktur Utama PT Solusindo Kreasi Pratama (2000-2009)
- Ketua Umum Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (2005-2016)
- Founder PT Teknologi Riset Global (2007)
- Komisaris Utama PT Teknologi Riset Global Investama (2010-2016)
- Anggota Dewan Sekolah MBA School of Business Management ITB (2004-sekarang)
- Komisaris PT.Tower Bersama Tbk. (2009-2016)
- Bendahara PAN (2009-2013)
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD (2018-2019)
- Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. (2018-sekarang)
- Wakil Menteri Pertahanan Indonesia (2019-2020)
- Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia (2020-Sekarang)
*BERBAGAI SUMBER/LITBANG KORAN JAKARTA/AND
S-2
