JAKARTA - Sekjen PBB Antonio Guterres bertolak ke Moskow untuk melangsungkan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, upaya terbaru untuk membuatnya setuju menangguhkan atau menyudahi serangan di Ukraina yang sudah berlangsung selama dua bulan. VOA melaporkan Selasa (26/4).
Juru bicara Guterres, Farhan Haq mengatakan Guterres kemudian akan terbang ke Kyiv pada hari Kamis (28/4) untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy karena ia menilai "ada kesempatan nyata" untuk mencapai kemajuan.
Dalam perjalanan ke Moskow, Guterres hari Senin bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, yang telah berusaha tetapi sejauh ini gagal menengahi diakhirinya pertempuran antara dua tetangga maritim Turki. Haq mengatakan, "Anda dapat melihat bahwa kesediaan para pihak untuk bertemu dengan Guterres, untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya, merupakan sebuah kesempatan."
Ditambahkannya, "Kita akan melihat apa yang dapat dilakukan, apakah bisa mendapatkan perbaikan nyata dalam situasi kemanusiaan. Apakah bisa menghentikan pertempuran dalam jangka waktu tertentu."
Guterres telah berulangkali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan atau jeda singkat dalam pertempuran, tetapi tidak berhasil.
Haq mengatakan ia tidak ingin "membesar-besarkan kemungkinan" tercapainya salah satu tujuan pertemuan Guterres itu, dan mengingatkan diplomasi bukan tongkat ajaib yang dapat membuahkan hasil dalam sekejap. Namun, ia menegaskan bahwa Guterres bersedia mengambil kesempatan itu untuk berupaya memperbaiki situasi.
"Karena pada akhirnya, jika kita bisa mencapai kemajuan, sekecil apapun, akan sangat berarti bagi puluhan atau bahkan ratusan ribu orang," ujar Haq.
Tetapi Wakil Duta Besar Rusia Untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan, "Kami tidak merasa gencatan senjata merupakan opsi yang tepat sekarang ini karena satu-satunya manfaat langkah itu adalah memberi kesempatan pada pasukan Ukraina untuk mengelompokkan diri kembali dan melancarkan lebih banyak provokasi, seperti di Bucha."
Ia merujuk pada kota di Ukraina di mana pasukan Rusia dituding telah melakukan kekejian.
