Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan menolak permohonan atau gugatan yang dimohonkan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas hasil Pemilihan Presiden 2019. Tentu banyak yang berharap, setelah diputuskannya gugatan sengketa hasil pemilihan presiden, situasi politik kembali adem.
Sangat diharapkan, terutama Jokowi dan Prabowo Subianto, bisa bertemu untuk meredakan tensi politik sekaligus merajut kembali persatuan di tengah masyarakat yang sempat terbelah.
Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Wawan Fahrudin. Berikut petikan wawancaranya.
Majelis hakim MK memutuskan menolak permohonan gugatan pasangan Prabowo-Sandi, tanggapan Anda?
Semua pihak, terutama elite politik yang terlibat langsung dalam kontestasi politik kemarin, diharapkan untuk menerima dan menghormati putusan mahkamah yang bersifat final.
Pascaputusan MK, sangat penting melakukan rekonsiliasi?
Ya, sangat penting, segera melakukan rekonsiliasi, terutama antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga perbedaan pilihan politik yang sempat membelah masyarakat, kembali bisa dicairkan. Karena MK telah menolak permohonan kubu Prabowo, tidak ada jalan lain, semua pihak harus legowo menerima hasil putusan tersebut. Setelah itu saatnya rekonsiliasi kebangsaan.
Pertemuan antara Prabowo dan Jokowi sangat diperlukan?
Ya, intinya elite politik, terutama dua pasangan capres dan cawapres, lebih khusus lagi Jokowi dan Prabowo, mesti berkomitmen untuk kembali mengayam simpul-simpul kebangsaan yang kemarin sempat renggang akibat kontestasi politik.
Bagaimana dengan pendukung yang masih saling serang di media sosial?
Saya pikir ruang sosial media juga harus kembali diisi hal-hal positif bukan lagi bicara soal kontestasi pilpres. "Intinya sudah selesai baper-nya dan move on.
Perlukah, misalnya,Jokowi merangkul Prabowo, atau lebih konkret mengajak Gerindra untuk berkoalisi?
Pak Jokowi sendiri kan telah menegaskan komitmennya jika MK menolak gugatan Prabowo, bahwa demi kebaikan dan kemajuan bangsa, Pak Jokowi itu akan melakukan apa pun. Maka kalau menilai pernyataan tersebut, terbuka kemungkinan Jokowi akan membuka pintu koalisi bagi kelompok oposisi, termasuk Gerindra tentunya.
Ya, hanya saja yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana respons dari partai koalisi. Dugaan saya adalah trade off untuk 2024 apabila kelompok oposisi maju bergabung. Artinya, deal politik akan terjadi antara kelompok koalisi dan oposisi dengan jaminan-jaminan tertentu untuk Pilpres 2024.
Dalam Pilpres 2019, di beberapa Provinsi, Jokowi kalah telak, mungkinkan ini akan mempengaruhi jalannya pemerintahan Jokowi di periode keduanya?
Secara programatik dan kebijakan pembangunan mestinya tidak dan harus tidak jadi pengaruh. Pendekatan kultural menjadi penting, terutama pelibatan tokoh-tokoh agama di daerah-daerah yang keras dan susah ditaklukkan Jokowi di Pemilu 2019.
Jadi sangat perlu merangkul semua elemen yang berada di kubu Prabowo?
Saya pikir membuka komunikasi politik penting. Saya rasa tidak ada salahnya, apalagi dukungan di parlemen juga penting.
Perlukah Jokowi dan Prabowo membuat pidato politik menyikapi hasil putusan MK?
Perlu sekali Jokowi dan Prabowo mengeluarkan pidato politik menyikapi hasil putusan MK bahwa pesta demokrasi seperti layaknya pesta, harus ada akhirnya, dan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi harus dicontohkan para elite politik kita.
agus supriyatna/AR-3
