Kebutuhan anggaran antara lain untuk pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional karena itu menjadi tugas baru Sekretariat Kabinet.
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun 2025 yang salah satunya didasari rencana pemerintahan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Usulan itu disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
"Kami mengusulkan adanya usulan tambahan anggaran tahun 2025 dan usulan itu bukan tentunya bagi pemerintahan ini atau bagi kami pribadi dan Sekretaris Kabinet yang ada sekarang ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan. Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran) karena tentunya ada yang di IKN, ada juga di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," kata Pramono.
Seperti dikutip dari Antara, Pramono mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar 164,31 miliar rupiah yang akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data.
"Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ujarnya.
Lalu, kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk kebutuhan tahun 2025, serta kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan.
"Yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet," ucapnya.
Pengadaan Barang
Pramono juga mengusulkan pergeseran anggaran antarprogram Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2025 sebesar 11,46 miliar rupiah guna mengakomodasi kebutuhan anggaran pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana yang disebabkan mulai tahun ini sebagian aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN.
"Anggaran dari program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden itu dipindahkan ke program dukungan manajemen karena rapat-rapat dan nanti pasti sebagian juga ada di IKN. Dengan demikian, perlu ada tambahan anggaran yang kurang lebih pergeseran itu terjadi dari pagu indikatif yang ada adalah 11,46 miliar rupiah," katanya.
Pada awal rapat, Pramono menjelaskan pagu indikatif Sekretariat Kabinet yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 sebesar 428,94 miliar rupiah.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkantor di IKN sekitar akhir Juni atau awal Juli mendatang.
Basuki yang juga diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN itu merinci Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN setelah pasokan air baku tersedia.
"Juni ini air sudah masuk. Sekarang lagi diambil pompanya. Tanggal 7 Juni sampai di Balikpapan, kita instal. Ini tanggal 3 Juni diambil (pompanya), 7 Juni air sampai di Balikpapan, diinstal, mudah-mudahan akhir Juni atau awal Juli," kata Basuki.
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengatakan Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN dapat fungsional pada Juli 2024. Setiap bangunan di IKN, termasuk Istana Negara dan Kantor Presiden, sudah tersedia air, listrik, dan internet.
