Pemerintah harus serius dalam menyediakan BBM jenis premium karena ini menyangkut kelas menengah bawah. Jangan hanya tumpah ruah menyediakan BBM untuk kelas atas. Sekarang ini sangat terlihat penganaktirian pemerintah terhadap masyarakat bawah di mana mereka semakin sulit menemukan BBM yang terjangkau yaitu jenis premium.
Malahan di tingkat elite terjadi ketidaksinkronan data. Wakil Menteri ESDM, Archandra Tahar, jelas-jelas mengakui terjadi kelangkaan premium dari Sabang sampai Merauke. Menurut Archandra, kelangkaan premium terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas ke Pulau Rote.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga menemukan kelangkaan BBM jenis premium di sejumlah daerah. Temuan BPH Migas mengungkapkan, kelangkaan premium di Pekanbaru dan Riau serta beberapa wilayah lainnya, termasuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Ini ironi kalau di Jamali saja terjadi kelangkaan, bagaimana dengan luar Jamali.
VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, mengatakan pasokan BBM berjalan normal. Dia menyangkal ada kelangkaan premium. Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik. Dia menampik kabar kelangkaan premium. Memang sudah menjadi tradisi sangkal-menyangkal para pejabat setiap kali institusinya mendapat sorotan negatif.
Pernyataan Elia Massa Manik ini agar kontradiksi dengan pengakuannya, saat ini sedang mengurangi jatah Jamali dari 12,5 juta kiloliter menjadi 7,5 juta kiloliter tahun ini. Jelas ada penurunan pasokan, lalu mengapa disangkal ada kelangkaan. Pengurangan hampir setengah jelas memengaruhi besar pasokan ke SPBU-SPBU.
Sangat disayangkan terjadinya sanggah-menyanggah. Pertamina sepertinya memang sudah lama mau menghilangkan premium. Hal itu bisa dibaca dulu begitu banyak pengisian premium di SPBU. Sekarang selalu tinggal satu untuk pengisian premium. Dari sini pun bisa dibaca Pertamina sengaja menyendat pasokan premium. Padahal premium sangat dibutuhkan kelas menengah bawah.
Apalagi ada temuan dari BPH Migas. Belum lama ini BHP Migas juga menemukan adanya margin pertalite yang lebih besar dari margin premium. Akibatnya, para pengusaha SPBU lebih memilih menyalurkan pertalite daripada premium. Waktu media massa mempertanyakan kenyataan aneh ini kepada Elia, tidak dijawab. Ada permainan apa di dalam Pertamina dan SPBU. Kalau menjual pertalite lebih tinggi marginnya, mana mau orang menjual premium.
Presiden Joko Widodo saja sampai turun tangan kok dibilang tidak ada kelangkaan. Apa-apaan Pertamina ini. Presiden sampai harus mengeluarkan instruksi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjaga keamanan pasokan premium di seluruh Tanah Air. Atas dasar instruksi Presiden ini, Kementerian ESDM terpaksa akan merevisi aturan kenaikan harga BBM Jenis Umum (JBU) harus disetujui pemerintah.
Presiden Joko Widodo juga akan merevisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Revisinya, Pertamina selaku penyedia bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bakal ditugasi memasok premium ke seluruh wilayah Indonesia.Selama ini, Perpres 191 hanya menugaskan Pertamina untuk memasok premium keluar wilayah Jamali. Semoga Pertamina lebih serius menyediakan premium, termasuk mewajibkan SPBU menyediakan pengisian lebih dari satu untuk premium. Jangan hanya mau mengambil untung banyak dengan hanya menyediakan satu pengisian premium.