Tim Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menemukan 84 kardus yang berisikan uang senilai 8 miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bowo Sidik Pangarso, Uang senilai 8 miliar rupiah itu dipecah dalam pecahan 20.000 rupiah dan 50.000 rupiah dan dimasukkan dalam 400.000 amplop. Puluhan kardus itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3) malam.
Uang itu diamankan tim KPK di salah satu lokasi di kawasan Pejaten. Bowo merupakan anggota DPR yang berencana mencalonkan diri kembali sebagai caleg DPR RI Pemilu 2019 Dapil Jateng II. Uang itu diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan sebutan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai caleg. KPK menduga ada dua sumber penerimaan uang Bowo.
Pertama, uang itu diduga berasal dari commitment fee setelah Bowo membantu pihak PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi. Kedua, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. Praktik politik uang (money politic) dalam bentuk "serangan fajar" atau pembagian uang di hari pencoblosan selama ini selalu terjadi di setiap pemilu di Indonesia.
Banyak kandidat, caleg, melakukan "serangan fajar" itu karena tidak percaya diri akan menang sehingga menempuh cara itu untuk "mengunci suara". Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi pada pasca-Pilkada Legislatif 2014 menunjukkan bahwa 33 persen masyarakat mengakui ditawari uang maupun barang. Indonesia sendiri menempati rangking tiga yang vote buying-nya tinggi.
Sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak tahun 2009, menyebabkan caleg tidak hanya berkompetisi dengan kandidat lawan partai, namun juga didorong oleh kompetisi dari partai yang sama. Pemenang ditentukan dari jumlah perolehan suara masing-masing kandidat caleg.
Sistem pemilihan caleg seperti itu mengakibatkan persaingan mereka bersifat personalitik. Masing-masing caleg berupaya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas sehingga kampanyenya menjadi personal. Pada umumnya, dalih para kandidat menebar uang lewat "serangan fajar" itu ialah untuk mengganti ongkos masyarakat yang mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di hari pencoblosan. Praktik politik uang selama ini dilakukan oleh para caleg dari hampir semua partai politik.
Apalagi, jika para caleg itu harus bersaing ketat dengan kandidat dari sesama partai. Politik uang itu terjadi bukan karena masyarakat kita tidak cerdas. Hal itu marak terjadi di setiap pemilu karena sikap para caleg dan parpol yang pragmatis. Kalau kemudian tidak ada parpol dan caleg yang membagikan uang, masyarakat pun tidak akan menuntut.
Seharusnya, para caleg dan semua partai politik memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat bukan malah melakukan hal yang sebaliknya. Apalagi politik uang itu dilarang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 515 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah.
Kita perlu mewanti-wanti masyarakat agar tidak tergoda dengan politik uang serangan fajar. Pilihlah caleg yang jujur, yang jelas rekam jejaknya saat pemungutan suara 17 April mendatang. Pilihlah caleg yang memiliki program jangka panjang dan punya komitmen untuk memperbaiki daerah pemilihannya.Kita yakin bahwa masyarakat saat ini sudah mulai cerdas dalam menghadapi pesta demokrasi.
Masyarakat pemilih, khususnya generasi milenial, tidak serta merta mau menerima uang dari para caleg. Uang memang penting, tapi masyarakat jangan mau diperbudak oleh uang sampai membutakan mata kita memilih wakil rakyat yang hanya mau dipilih, tapi tidak mau memperhatikan dapil setelah terpilih.