Jumlah rumah tidak layak huni yang membutuhkan bantuan perbaikan ada sekitar 20.000 rumah.
BOGOR - Semua dinas dan instansi diminta untuk berkontribusi mengatasi kemiskinan. Instruksi ini disampaikan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Bogor, Jumat (12/8). Perintah disampaikan karena untuk Kota Bogor angka kemiskinan naik 1,1 persen.
Dedie mengatakan rapat koordinasi strategis telah dilaksanakan bersama puluhan perwakilan dinas di Pemerintahan Kota Bogor untuk membantu membangun mental masyarakat agar mau menangkap peluang. "Kami sudah menginstruksikan agar kontribusi setiap dinas untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mlai naik saat pandemi. Ini terutama bantu mentalitas-mentalitas masyarakat bangkit percaya diri menangkap peluang," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor Tahun 2022 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota, Kamis (11/8), kata Dedie, membahas langkah-langkah strategis, antara lain untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam membantu Pemerintah Kota Bogor mengatasi kemiskinan.
Sejumlah pihak, seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, dan perusahaan swasta dengan skema tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dilibatkan. Demikian juga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), organisasi perempuan dan lembaga kemasyarakatan lain. Mereka selalu menjadi mitra Pemkot Bogor mengatasi kemiskinan.
Dedie menyampaikan pada konteks kemiskinan, Kota Bogor patut bersyukur karena tidak masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sementara itu, ada 17 kota dan kabupaten Jawa Barat masuk kategori angka kemiskinan cukup tinggi.
Menurut Dedie, dalam evaluasi penanggulangan kemiskinan masih tampak indikasi kemiskinan. Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang diproyeksikan membutuhkan bantuan sebanyak 44,4 miliar rupiah. Ini disisihkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 untuk sekitar 20.000 rumah.
Selain bantuan sosial fisik, kata dia, Pemerintah Kota Bogor juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sehari-hari dengan menyisihkan anggaran sekitar 7 persen atau 161 miliar rupiah dari 2,3 triliun untuk bantuan sosial lain.
APBD 2022 Kota Bogor memiliki pendapatan 2,3 triliun dari pendapatan asli daerah (PAD) 1,1 triliun dan pendapatan transfer 1,2 triliun. Namun demikian, Dedie berpendapat selain masalah fisik, warga Kota Bogor masih perlu dukungan mental agar mau kreatif melihat potensi pekerjaan dan usaha.
"Yang tidak terlihat dan justru cukup berbahaya adalah mental. Kemiskinan dari mentalnya. Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah, akhirnya tidak mengambil kesempatan tersebut," kata Dedie.
Di sisi upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan berupa program keluarga harapan (PKH) pun telah diberikan 29.350 keluarga penerima manfaat (KPM). Datanya tidak berubah sejak tahun 2021. Besaran bantuan sesuai dengan jumlah anggota keluarga dan kebutuhannya.
Kemudian ada juga 55.350 keluarga mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) sebesar 200.000 rupiah per bulan. Khusus bantuan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PKH) dan penerima bantuan sosial tunai (BST) mencapai 81.980 keluarga. Tiap keluarga menerima 600.000 per dua bulan.
