Rendahnya curah hujan di sembilan provinsi membuat BMKG mengingatkan warga di wilayah tersebut waspada karena berpotensi tinggi terjadi kar¬hutla.
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sembilan wilayah berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu terjadi karena curah hujan di wilayah tersebut cukup rendah.
"Di Indonesia, beberapa wilayah sudah menunjukkan hampir 20 hari tidak ada hujan sehingga berpotensi karhutla," kata Deputi bidang Klimatologi BMKG, Herizal, di Jakarta, Senin (19/2).
Herizal menjelaskan daerah kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. BMKG mencatat titik panas yang terpantau sejak 1-18 Februari 2018 tertinggi di Kalimantan Barat sebanyak 52 titik panas disusul Riau sebanyak 35 titik panas.
Selain itu, tambah Herizal, juga tercatat lima titik panas di Aceh, satu di Babel, lima di Kepulauan Riau, satu di Sumatera Selatan, dan lima di Sumatera Barat, serta dua titik panas di Bengkulu, tiga di Kalimantan Tengah, enam di Sulawesi Selatan dan delapan di Sulawesi Tengah.
Herizal menjelaskan, hingga akhir Januari 2018, hampir semua wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan sekitar 98,3 persen atau 342 zona musim (zom). Namun, 10 zom atau 0,9 persen masih mengalami musim kemarau yaitu terdapat satu zom di Jawa, tujuh zom di Sulawesi, dan dua zom di Maluku.
Sampai awal Februari 2018, sebagian besar Sumatera dan Kalimantan bagian barat dan utara, Sulawesi bagian tengah NTT, Maluku dan Papua curah hujan di bawah normal.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim, mengatakan Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat karhutla selama tiga bulan ke depan karena terjadi eskalasi kebakaran, khususnya di lahan gambut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pembentukan Satgas
Menurut Thamrin, status siaga darurat diberlakukan sejak tanggal 19 Februari hingga 31 Mei 2018. Untuk itu, segera diaktifkan satuan tugas (satgas) penanggulangan karhutla yang dipimpin Komandan Korem 031 Wira Bima. "Penetapan status siaga darurat diikuti dengan pembentukan satgas pengendalian sehingga pengendalian berjalan efektif, terpadu, dan efisien," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan pada awal tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah titik panas (hot spot) dan karhutla yang sangat signifikan. Sejak Januari, luas kebakaran lahan diperkirakan mencapai 549 hektare (ha) dengan 59 titik hot spot.
Menurut Edwar, lokasi kebakaran terluas berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni mencapai 211,5 ha dan Indragiri Hulu mencapai 121,5 ha. Kalau dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama memang ada peningkatan, untuk hot spot meningkat 90 persen dan luasan terbakar 25 persen. Namun ini sifatnya fluktuatif, karena itu dengan status siaga darurat ini akan diperkuat koordinasi dengan BPBD di kabupaten/kota.
Sebanyak tiga pemerintah daerah di Riau sudah lebih dulu menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Pelalawan. Menurut Edwar, pemerintah daerah lainnya pada pekan ini juga akan menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai.cit/Ant/N-3